Indeks Pati

Simak alasan DPRD Pati tak memakzulkan Sudewo sebagai bupati, apa alasannya? Ini perjalanan protes di Pati hingga berujung gagalnya pemakzulan Sudewo.

Botok dan Teguh dikenal sebagai koordinator AMPB, yang gencar memobilisasi massa mengkritik bupati.

Koalisi Masyarakat Pati Anti Premanisme berencana menggelar demo hari ini, Senin, 13 Oktober 2025. Di mana titik lokasi demo & tuntutannya? Simak di sini.

Tito mengatakan, Kemendagri hanya dapat menonaktifkan kepala daerah apabila memenuhi satu dari tiga syarat penonaktifan kepala daerah terpenuhi.

Aliansi Mahasiswa Semarang Raya & Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi demonstrasi hari ini, Senin (1/9). Apakah ada demo warga pati pada 1 September 2025?

Warga Pati meminta agar KPK tetap menjadi lembaga pemberantasan korupsi bukan menjadi pelindung Sudewo.

Konteks asli momen dalam video tersebut adalah peristiwa demonstrasi yang terjadi di Pati pada Rabu (13/8/2025) lalu, bukan Aksi 25 Agustus.

Dia mengatakan pertemuannya dengan penggagas aksi unjuk rasa yang meminta dirinya mundur, Ahmad Husein, hanya dialog untuk membahas soal membangun Pati.

Per Minggu (24/8/2025) malam, donasi yang terkumpul Rp148,6 juta. Donasi masih berjalan dan akan ditutup pada akhir Agustus.

Berdasarkan pantauan kontributor Tirto di lokasi, aksi diikuti ratusan orang diawali jalan kaki dari alun-alun menuju kantor pos.

Ahmad Husein membatalkan gelaran aksi demo Pati usai berdamai dengan Sudewo, Bupati Pati.

Puluhan polisi berseragam mengawal aksi jalan kaki dari posko donasi depan Kantor Bupati Pati menuju Kantor Pos Pati yang berjarak 1,5 kilometer.

Simak sosok Ahmad Husein, salah satu koordinator demo di Pati yang membatalkan aksi turun ke jalan. Simak pula alasan Demo Pati Jilid 2 terancam batal.

Demo Pati Jilid II pada Senin (25/8), terancam batal setelah koordinator AMPB, Ahmad Husein, berdialog dengan Bupati Sudewo. Simak rencana berikutnya.

Tito Karnavian mengimbau kepala daerah kaji ulang kenaikan pajak jika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak kondusif.

Husein mengimbau agar masyarakat menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

DPRD Pati telah membentuk panitia khusus hak angket. Kemudian masih ada sejumlah tahapan sampai kemudian proses pemakzulan bisa benar-benar tercapai.

Wakil Menko Polkam menjelaskan pengawasan perlu demi mengantisipasi penolakan hingga unjuk rasa yang dilakukan warga, seperti yang terjadi di Pati.

Komnas HAM mengajukan sejumlah pertanyaan, misalnya peringatan penembakan water canon dan gas air mata, hingga pembubaran massa sampai ke gang-gang.

Siti Masruhah diminta mengikuti tes uji kompetensi yang menyatakan dirinya tidak lulus tanpa mempertimbangkan masa kerja.