Indeks Partai Politik

Apakah laporan dana awal kampanye partai politik valid di saat politik uang masih merajalela? atau sekadar memenuhi syarat administratif belaka?

KPU RI resmi menutup Laporan Awal Penerimaan Dana Kampanye, pada pukul 18.00 WIB, Minggu (23/9/2018).

Baik oposisi atau petahana sebetulnya kerap mengumbar kritik tak substansial, atau bisa disebut sindiran. Pakar politik menilai itu cuma fenomena lawas dan tak perlu dipermasalahkan.

Kami menyajikan data dari Pilkada 2018 dan 2019 dalam bentu visual yang mudah dipahami. Data-data tersebut bisa jadi alat untuk lebih mengerti konteks koalisi, pencalonan dan tentu saja kekuatan mesin partai-partai. Selamat menikmati.

Jelang Pemilu 2018, PDI Perjuangan merilis atribut partai untuk kalangan milenial sebagai bentuk kreativitas politik dalam menyambut tahapan kampanye.

MA menilai larangan terhadap
eks koruptor menjadi caleg
tidak sesuai dengan UU Pemilu.

Para pegiat antikorupsi mengusulkan parpol memiliki standar acuan integritas untuk meminimalisir korupsi di legislatif.

Keputusan MA tersebut memastikan para mantan napi korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak bisa maju sebagai caleg DPR/DPRD maupun DPD.

Kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port tahun 2018-2020 disebut-sebut terkait dengan PDIP. Transaksi haram, kata terdakwa, terjadi di kantor DPP PDIP.

Empat kader unggulan Partai Demokrat menyeberang ke kubu Jokowi. Sinyal bagi partai untuk memperbaiki jalan politiknya.

"Itu urusan internal partai (main dua kaki). Bukan wewenang kami menyatakan pelanggaran," kata Komisioner KPU.

Negara bisa membubarkan Parpol yang terbukti menerima dana hasil korupsi. Tapi mengapa selama ini tak pernah dilakukan?

Partai politik di Indonesia memang dekat dengan para pengusaha sejak lama.

Bak dunia bisnis, politik di Indonesia melahirkan kartel: hajat kepentingan publik tetap dikendalikan segelintir politikus dan pengusaha.

Dana parpol yang naik berkali-kali lipat harus dibarengi dengan audit yang makin ketat. Bukan hanya berdasarkan kaidah akuntansi, tapi juga harus berdasarkan kinerja alias kualitasnya.

Pertikaian kedua politikus
itu didasari masalah personal
dan bukan karena perbedaan ideologi.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, SBY juga akan bertemu dengan Ketum PAN dan PKS di kediamannya, Rabu (25/7/2018) besok.

Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengakui, partainya lebih mudah bicara ke Prabowo daripada ke Jokowi.

Dua pertemuan penting
terjadidi dua
tempat berbeda.

Partai Perindo mengajukan uji materi Pasal 169 huruf n Undang-undang (UU) Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).