Indeks Partai Golkar

Dedi Mulyadi mengisyaratkan tuntutan terhadap DPP Partai Golkar untuk segera mengambil sikap pada pencalonan cagub Jabar 2018.

Yorrys Raweyai mengatakan, ruangan KK 2 yang sedianya menjadi tempat rapat pleno Golkar dipakai oleh Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Aburizal Bakrie untuk nobar film G30S/PKI.

Nurdin Halid mendesak Pansus Hak Angket KPK segera mengambil keputusan. Notabene ketua Pansus adalah koleganya sendiri di Partai Golkar, Agun Gunanjar.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada hari ini, yang melanjutkan pembahasan soal penonaktifan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, batal digelar.

Nurdin berpendapat, Setya Novanto memiliki wewenang untuk menolak atau menerima penonaktifan dirinya sebagai ketua umum Golkar.

Yorrys menyampaikan salah satu rekomendasi hasil rapat Golkar adalah menonaktifkan Setnov dari ketua umum partai.

Terkait banyaknya kader Partai Golkar yang menjadi tersangka korupsi, KPK menegaskan tidak menarget partai tertentu. Lembaga antirasuah ini bertindak sesuai hukum yang berlaku.

Partai Golkar mengakui adanya praktek mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi menjadi calon kepala daerah di internalnya oleh oknum kader yang tidak bertanggungjawab.

Dari tujuh kepala daerah yang menjadi pesakitan KPK sepanjang tahun 2017, empat di antaranya adalah kader Partai Golkar.

Dewan Pakar Partai Golkar membantah memecat Setya Novanto dari jabatan Ketua Umum DPP Golkar.

Akibat dari kasus Novanto, elektabilitas Golkar dalam rilis survei CSIS menurun menjadi 10,9 persen pada 2017.

Golkar siap untuk menonaktifkan Setya Novanto demi elektabilitas partai.

Rekomendasi rapat pleno harian partai mengenai penggantian Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Golkar diklaim baru sebatas kajian.

Partai Golkar mengklaim berencana memperketat proses seleksi penentuan calon kepala daerah. Langkah ini dilakukan usai sejumlah kader partai itu yang berstatus kepala daerah menjadi tersangka korupsi di KPK pada tahun ini.

Selain itu, para kader Golkar se-Jabar juga menuntut agar DPP tidak melakukan politik transaksional.

DPD Jabar belum menerima surat putusan dari DPP Partai Golkar terkait pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien.

Menurut Idrus, surat yang tersebar di Whatsapp terkait dukungan Golkar ke Ridwan Kamil adalah kabar bohong.

Ridwan Kamil masih menyangsikan beredarnya surat keputusan Partai Golkar yang mengusung dirinya sebagai Cagub Jabar di Pilgub Jabar 2018.

Wasekjen Partai Golkar Ratu Dian Atifah membantah adanya surat pengesahan keputusan DPP Golkar yang menunjuk Ridwan Kamil sebagai Cagub Jabar dan Daniel Mutaqien sebagai wakilnya.

Ridwan Kamil belum mendapat surat dukungan resmi dari DPP Golkar.