tirto.id - Politikus senior Golkar, Akbar Tanjung menyarankan agar pengurus DPP Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) menyusul penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan itu diungkapkan mantan Ketua Umum DPP Golkar, Akbar Tanjung, di sela-sela menghadiri Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke-10 di Medan Sumatera Utara, Sabtu (18/11/2017).
“Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui Munas,” kata Akbar.
Akbar mengatakan, pengurus DPP Golkar harus segera mengambil langkah dampak dari penetapan status Novanto sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP ini agar elektabilitas partai tidak ikut terpuruk akibat status tersangka yang disandang ketua umumnya.
Saat ini, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar itu mengungkapkan, hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Golkar menurun dengan raihan enam persen.
“Yang saya takutkan raihannya empat persen, kalau kurang dari empat persen maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas,” kata Akbar Tanjung.
Karena itu, Akbar menyatakan agar Golkar harus mencari pengganti Novanto sebagai ketua umum dengan memilih pemimpin yang tidak terkontaminasi masalah hukum. Selain itu, kata Akbar, pemimpin Golkar harus membawa tema baru dan tidak berkepentingan pribadi.
Akbar optimistis citra Partai Golkar akan kembali membaik jika seluruh kader berjuang dan komitmen membawa perubahan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Akbar menambahkan, Novanto juga lebih baik fokus menjalani proses hukum usai penyidik KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP. Terlebih, kata Akbar, nama sejumlah perusahaan keluarga Novanto disebut terlibat proyek e-KTP dalam persidangan dengan terdakwa Andi Narogong.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
