Menuju konten utama

Sekjen Golkar Berharap Setya Novanto Hormati Proses Hukum

Idrus berdalih, tindakan Novanto yang mangkir dari pemeriksaan merupakan saran dari kuasa hukumnya, yaitu Fredrich Yunadi.

Sekjen Golkar Berharap Setya Novanto Hormati Proses Hukum
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham didampingi pengurus Partai Golkar memberikan keterangan pers seusai menyerahkan berkas pendaftaran Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (15/10/2017). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

tirto.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, secara institusi pihaknya berharap Setya Novanto mematuhi proses hukum terkait kasus korupsi e-KTP yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan Idrus tersebut menyusul menghilangnya Setya Novanto saat penyidik komisi antirasuah hendak menjemput paksa Ketua Umum DPP Golkar itu, di rumahnya, pada Rabu (15/11/2017) malam. Idrus mengaku, sampai saat ini tidak ada komunikasi antara Novanto dan pengurus DPP Golkar.

“Kami berharap agar betul-betul mau ya datang memenuhi panggilan KPK, dan memang Golkar dari awal sudah menyampaikan, kami menghormati proses-proses hukum yang dilakukan oleh KPK sebagai penegak hukum. Dan karena itu, ya kami harapkan supaya Pak Novanto tetap konsisten kooperatif terhadap proses-proses yang ada,” kata Idrus, di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017).

Idrus pun mendesak agar Novanto tetap konsisten dan kooperatif. Dalam konteks ini, Idrus meyakini bahwa Novanto tidaklah kabur, melainkan ia akan datang pada waktu yang tidak terlalu lama. Karena itu, Idrus mengimbau kepada seluruh kader Golkar agar tidak terlalu ikut campur dan fokus pada kegiatan partai.

“Ini tidak boleh menghentikan akselerasi, konsolidasi kerja-kerja politik yang dilakukan oleh seluruh jajaran keluarga besar Partai Golkar di seluruh tingkatan provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai di tingkat kecamatan. Ini tetap harus jalan. Karena di depan kita ini agenda agenda politik cukup banyak,” kata Idrus berharap.

Idrus berdalih, tindakan Novanto yang mangkir dari pemeriksaan merupakan saran dari kuasa hukum Ketua DPR itu, yaitu Fredrich Yunadi. Oleh sebab itu, kata Idrus, Golkar mendesak agar Novanto segera mendatangi KPK karena tidak ada alasan lagi bagi Novanto untuk tidak datang.

“Setelah begini, tentu kami dari Partai Golkar, supaya ini cepat selesai, jangan masalah ini semakin gaduh. Maka tentu kita harapkan, dan kita punya keyakinan Pak Novanto akan tetap konsisten kooperatif terhadap proses-proses yang ada. Dan tentu nanti Pak Novanto dengan penuh kebesaran jiwa akan datang memenuhi panggilan KPK,” kata Idrus.

Namun demikian, Idrus tidak menjawab tegas saat ditanya apakah Novanto masih merupakan sosok yang tepat untuk Golkar. Idrus hanya mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya pada sistem kepartaian.

“Betapapun gonjang-ganjing di Golkar itu, insyaallah dengan sistem yang ada, kemudian dilaksanakan oleh kader-kader terbaik Partai Golkar yang punya niat secara sungguh-sungguh kebesaran Partai Golkar, kami punya keyakinan pada gilirannya, tentu tidak terlalu lama, ini akan bisa diatasi,” kata Idrus.

Pernyataan Idrus tersebut berbeda dengan saat Novanto dijadikan tersangka kasus korupsi e-KTP untuk pertama kalinya pada Juli 2017 lalu. Saat itu, Idrus mengatakan dengan tegas bahwa tidak akan ada pengganti Novanto untuk sementara, apalagi menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Baca juga artikel terkait KORUPSI E-KTP atau tulisan lainnya dari Felix Nathaniel

tirto.id - Hukum
Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Abdul Aziz