tirto.id - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi megaproyek e-KTP pada Jumat (10/11/2017) lalu. Penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kembali menimbulkan gejolak di internal Partai Golkar. Sejumlah pihak kembali menyuarakan mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu mundur dari kursi ketua umum partai dan fokus pada proses hukum.
Namun, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka tidak akan menimbulkan polemik. Menurut Idrus, suara meminta Novanto mundur hanya segelintir orang saja.
"Saya punya keyakinan kalaupun ada itu 1-2 orang saja. Kan kita pendekatannya secara institusional," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Minggu (12/11/2017).
Idrus sendiri telah mendatangi rumah Setya Novanto setelah Ketua Umum Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP oleh KPK. Pihak DPD Partai Golkar pun langsung menghubungi Idrus. Ia mengklaim bahwa Novanto tetap didukung pengurus daerah.
"Pada saat beliau tersangka itu saya datang ke rumahnya, DPD provinsi se-Indonesia itu telpon saya ya mendukung kepemimpinan yang ada dan yang penting lagi tetap solid," kata Idrus.
Ia menegaskan, partai belum tentu akan kembali menetapkan Nurdin Halid sebagai pelaksana harian ketua umum. Namun, mereka akan mengikuti sesuai tata kerja partai.
"Tata kerja partai Golkar sudah jelas dan tata kerja itu merupakan uraian secara rinci daripada AD/ART," kata Idrus.
Idrus juga menerangkan, penetapan Novanto tidak akan mengganggu kekuatan Golkar. Ia beralasan, sistem Golkar tetap berjalan meskipun Ketua DPR itu kembali ditetapkan sebagai tersangka.
Dicontohkan IDrus, rekrutmen caleg di Jawa masih dipegang oleh dirinya dan Nusron Wahid. Sementara rekrutmen di Sulawesi dipegang oleh Roem Kono dan Hamka, lalu Nurdin Halid selaku koordinator caleg di Kalimantan.
"Jadi sistem ini sudah jalan. Insyaallah kita hadapi masalah-masalah ini dengan penuh keyakinan Golkar tidak hanya eksis tetapi juga akan survive menghadapi peristiwa-peristiwa politik yang ada," ujar Idrus.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak mempermasalahkan penetapan Novanto sebagai tersangka. Pria yang akrab disapa Ical itu mengingatkan, wacana non-aktif Novanto harus dikembalikan kepada AD/ART partai.
"Jangan kita berharap melanggar sesuatu, AD/ART. Kalau ada harapan boleh-boleh saja, tapi jangan ada pemaksaan," ujar pria yang akrab disapa Ical ini di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Minggu.
Ia pun mengatakan, Dewan Pembina hanya meminta Novanto tetap bekerja dengan baik sebagai ketua umum. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat era Presiden SBY ini menegaskan, Partai Golkar berjalan berdasarkan sistem. Ical mengklaim, Golkar tidak akan ada masalah karena ketua umum berkoordinasi dengan ketua DPD daerah.
Ical berharap, SetyaNovanto bisa menggerakkan anggota DPD 1 hingga desa untuk pemenangan. Saat ini, meskipun diterpa kasus Novanto, menurutnya survei elektabilitas Partai Golkar masih meningkat. Oleh karena itu, ia berharap Golkar tetap bersatu untuk kejayaan partai berlambang beringin di masa depan.
Menanggapi status dirinya saat ini, Setya Novanto mengatakan akan mengikuti proses hukum yang ada. Selama proses hukum berjalan, ia akan tetap bekerja sebaik mungkin, ujarnya.
"Mudah-mudahan semuanya berjalan dan saya tentu tetap menghormati apa yang sudah diputuskan," kata Novanto di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Minggu.
“Tentu saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan di DPR semaksimal mungkin dengan tugas-tugas negara dan tugas-tugas kepartaian. Kalau masalah hukum lainnya sudah saya serahkan kepada DPP Partai Golkar dan penasihat hukum," lanjut Novanto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Yuliana Ratnasari
