Menuju konten utama

IPR Sebut Kasus Hukum Setya Novanto Bikin Golkar Terpuruk

"Golkar harus berani mengambil keputusan, meskipun langkah paling berat harus ditempuh. Jika tidak, bahaya. Golkar bisa hancur berkeping-keping," kata Komarudin.

IPR Sebut Kasus Hukum Setya Novanto Bikin Golkar Terpuruk
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memberi hormat saat melakukan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Jumat (20/10/2017). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

tirto.id - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menyatakan, masalah hukum yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan membuat partai berlambang beringin itu semakin terpuruk.

"Dengan pemberitaan media yang sangat luar biasa, nama Golkar sudah terpuruk karena Novanto ini," kata Komarudin, di Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Setya Novanto yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI itu sudah kali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

Untuk itu, Komarudin menilai bahwa Novanto tidak bisa menghindar lagi dari jeratan hukum dan akan segera menjadi tahanan KPK.

Langkah penyidik KPK yang mendatangi kediaman Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu malam (15/11) itu diduga kuat untuk menjemput paksa Novanto, namun gagal karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan adanya insiden itu, maka Komarudin berpendapat bahwa nasib Partai Golkar berada di ujung tanduk karena seluruh rakyat Indonesia sudah tahu dan terpolarisasi dalam kesadarannya, jika Novanto diduga terlibat dalam korupsi mega proyek e-KTP.

Ia juga mengingatkan, sebagai salah satu partai pendukung pemerintah Jokowi-JK, maka Partai Golkar harus segera diselamatkan dari degradasi. Namun, ia yakin partai berlambang beringin itu sudah punya mekanisme tersendiri dalam menyelamatkan partainya.

"Golkar itu partai besar, partai mapan dan partai yang sudah berpengalaman. Saya yakin Golkar bisa menyelesaikan itu," ucapnya.

Komaruddin juga memberikan saran kepada Partai Golkar untuk fokus pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Golkar harus berani mengambil keputusan, meskipun langkah paling berat harus ditempuh. Jika tidak, bahaya. Golkar bisa hancur berkeping-keping," ujarnya.

Baca juga artikel terkait KORUPSI E-KTP

tirto.id - Hukum
Sumber: antara
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto