Indeks Pansus Hak Angket

Saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa alias Miko, mengaku mendapatkan tekanan sekaligus diberikan imbalan.

Agun menegaskan Pansus Hak Angket tidak ingin menganggu dan menghalangi proses pemberantasan korupsi di Tanah Air.

KPK tanggapi santai soal kunjungan Pansus Hak Angket KPK DPR RI ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

Hak Angket seharusya dialamatkan kepada presiden beserta jajarannya dan badan pemerintah non-kementerian, bukan kepada KPK.

Agun Gunandjar mengatakan ada banyak kejanggalan yang harus ditindaklanjuti dari hasil pemeriksaan BPK terhadap KPK.

Rapat tersebut bertujuan untuk membahas berbagai hal terkait KPK bersama sejumlah pakar.

Risa menjelaskan bahwa Polri tetap bisa memanggil paksa Miryam demi kepentingan rapat Pansus meski ketentuan itu tidak diatur dalam KUHAP.

KPK sudah pasti menolak keinginan DPR yang meminta mendatangkan Miryam S Haryani dalam rapat Pansus Hak Angket DPR. Alasan KPK, Miryam masih menjalani proses hukum.

Panitia Khusus Hak Angket KPK akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap Miryam S Haryani apabila dirinya tidak hadir dalam rapat Pansus pada Senin (19/6/2017) siang.

Hifdzil Alim dari Pukat UGM menilai sikap KPK yang tidak mengizinkan Miryam S Haryani hadir dalam rapat Pansus Hak Angket KPK sudah tepat. Jika mengizinkan, KPK bisa melanggar undang-undang.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan KPK tidak "alergi" untuk diawasi menyikapi pembentukan Pansus Hak Angket di DPR RI saat ini.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Mahfud MD menuding pembentukan Pansus Hak Angket KPK cacat hukum sebab memuat banyak pelanggaran undang-undang.

Basaria menyatakan KPK telah mengundang sejumlah pakar hukum untuk mendapatkan masukan terkait langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

KPK masih akan berkomunikasi dengan sejumlah ahli hukum tata negara dalam dua hari ke depan terkait pansus tersebut.

Keputusan PKS tidak mengirimkan wakil adalah karena Fraksi PKS tegas menolak pembentukan Pansus Angket KPK.

Menurut PDIP, pemerintah sudah tepat dengan tidak memberikan tanggapan dalam proses hak angket KPK.

PDIP mendukung hak angket DPR untuk mengevaluasi kinerja KPK.

Menurut Eddy Pansus akan memanggil komisioner dan petinggi KPK beserta para ahli untuk mengungkap tuduhan adanya tekanan dari enam orang anggota DPR-RI Komisi III dalam keterangan politisi Hanura Miryam S. Haryani.