Indeks Pansus Hak Angket

DPR sepakat membentuk pansus hak angket haji karena menemukan permasalahan dalam pelaksanaan haji 2024.

Fraksi Partai Nasdem setuju menggunakan hak angket atas pengangkatan perwira Polri aktif, Komjen Pol Iriawal sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar).

"Partai Gerindra di DPR RI akan ikut mendukung dan menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur," kata Fadli Zon.

Fahri Hamzah menyarankan pembentukan lembaga pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan melalui revisi UU KPK.

Agus Rahardjo mengaku KPK akan mempelajari draft rekomendasi Pansus Hak Angket KPK bila sudah diberikan.

Draf rekomendasi diberikan ke KPK sebelum paripurna untuk meminta respons KPK terlebih dahulu sebelum dibacakan di Rapat Paripurna DPR.

Menurut Bambang Soesatyo, rekomendasi Pansus KPK akan mengusulkan kenaikan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak menyinggung soal RUU Penyadapan.

Airlangga Hartarto tak berencana menarik perwakilan Fraksi Golkar di Pansus Angket KPK usai dirinya menjabat Ketua Umum definitif DPP Golkar.

Pelemahan kredibilitas KPK berlangsung sistematis, dari mempertanyakan kewenangan penyadapan hingga mencampuri urusan internal penyidik.

Pimpinan KPK sudah menentukan sikap terkait pemeriksaan Aris Budiman. Mereka memberikan instruksi agar Dirdik KPK itu segera diproses Dewan Pertimbangan Pegawai.

Menurut Febri, tudingan kepada KPK sering terjadi di berbagai periode kepemimpinan.

Berbeda dengan Fadli, Fahri Hamzah justru menilai penolakan Jokowi sebagai sebuah respons positif terhadap Pansus.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai Pansus Hak Angket KPK tidak perlu melakukan konsultasi dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, Presiden sudah terlalu sibuk mengurusi rakyat.

Fraksi PAN menolak rencana Pansus Hak Angket KPK berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum melaporkan temuannya di Sidang Paripurna DPR.

Pimpinan KPK dipastikan akan menghadiri rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara DPR Jakarta yang sudah dijadwalkan hari ini.

Masinton meminta kepada kejaksaan agar segera menindaklanjuti pelaporan tersebut dan tidak tebang pilih dalam menerima laporan.

Menurut Bambang, setiap anggota DPR memiliki hak imunitas (kekebalan hukum) dalam mengeluarkan pernyataan yang terkait dengan fungsi tugasnya.

Menurut Arsul, mindset KPK selama ini selalu merasa benar karena mendapat dukungan yang tinggi dari LSM.

Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan akan melayangkan surat kepada pimpinan KPK sebelum 28 September.

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman mengaku dirinya diasingkan oleh penyidik KPK lainnya.