Indeks Ott Kpk

KPK mengumumkan ada penerima suap, yakni terkait pengawasan penggunaan anggaran dan revisi Peraturan Daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2017, yang belum tertangkap.

KPK telah menetapkan enam tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dilakukan di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

KPK menetapkan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Mochamad Basuki sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama lima orang lainnya. Dua tersangka lain ialah pimpinan di Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Pemprov Jatim.

Sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Jawa Timur membantah terkena OTT KPK terkait keterlibatannya dengan dugaan kasus suap di DPRD Jatim tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya akan membawa sejumlah orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Surabaya ke kantor KPK di Jakarta pada hari ini.

Febri menjelaskan bahwa KPK masih perlu menambah informasi sebanyak mungkin dari para saksi terkait proses yang terjadi di Kemendes PDTT.

KPK akan memeriksa Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terhadap pejabat BPK RI terkait pemberian opini WTP di kementerian itu.

Isma menjelaskan, pengecualian tersebut lantaran ditemukannya permasalahan signifikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemprov terkait aset tetap.

Opini WTP yang disematkan oleh BPK terhadap laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah tak jadi jaminan organisasi bersangkutan bersih dari penyimpangan.

Sistem pengawasan di internal BPK harus lebih transparan demi mencegah berulang-ulangnya praktik suap predikat kinclong BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan tindakan Fahri Hamzah yang menemui tersangka kasus suap auditor BPK tanpa izin. KPK meminta Wakil Ketua DPR RI itu tak ikut campur dalam proses hukum di kasus tersebut.

Eko menegaskan, sejak awal dirinya telah memakai program bersih-bersih kinerja kementerian sehingga kasus dugaan suap ini sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh jajarannya.

Praktik suap untuk mendapatkan predikat “kinclong” BPK ini dinilai dapat menjatuhkan kredibilitas kementerian dan lembaga negara yang selama ini diukur, salah satunya dari hasil audit BPK tersebut.

Sebanyak 23 auditor BPK terlibat dalam kasus suap. Mereka memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan lembaga negara dengan ganjaran sejumlah uang.

Sri Mulyani meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas apabila ada upaya penyalahgunaan wewenang dan dugaan suap terkait pemberian opini WTP terhadap Kementerian Lembaga tertentu.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menginginkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit ulang laporan keuangan di kementeriannya.

BPK memastikan tidak akan ada audit ulang terhadap Kementerian Desa PDTT sehubungan dugaan suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK untuk kementerian tersebut.

Pejabat Kemendes yang melakukan suap merupakan inisiator Saber Pungli. Auditor BPK yang menerima suap kerap mengampanyekan antikorupsi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus suap yang melibatkan pejabat Kementerian Desa PDTT dan auditor BPK RI.

Ketua BPK Moermahadi mempersilakan kepada KPK untuk mendalami tentang adanya keterlibatannya dalam kasus pembelian opini dalam BPK atau tidak.