tirto.id - Beberapa pimpinan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur membantah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi terkait keterlibatannya dengan dugaan kasus suap salah seorang legislator tingkat satu tersebut.
"Saya prihatin dengan adanya informasi, bahkan masuk di berita beberapa media massa yang tanpa ditulis sumbernya," ujar Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim Musyafak Noer ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Selasa (6/6/2017).
Menurut dia, pemberitaan tersebut sangat merugikan secara individu maupun institusi karena juga disebutkan nama partainya, padahal tak ada data lain yang membenarkan informasi itu.
Ketua DPW PPP Jatim tersebut meminta kepada media massa yang telah mengabarkan informasi tertangkapnya ia bersama pimpinan fraksi lainnya untuk mengklarifikasi, termasuk meminta maaf karena bisa mengarah terhadap pencemaran nama baik.
"Kami (pimpinan fraksi) akan berkumpul dan membahasnya hari ini untuk mengambil langkah apa yang ditempuh. Yang jelas beritanya sudah menyebar dan ponsel saya tak berhenti ditelepon banyak orang menanyakan kebenaran berita tersebut," ucapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PAN Agus Maimun yang mengaku akan melakukan langkah somasi terhadap media bersangkutan karena menulis tanpa disertai sumber valid.
"Seharusnya ada data dan sumbernya sehingga berita yang tidak benar atau hoax malah terkesan benar karena ditulis media massa nasional. Kami akan berkumpul hari ini membahasnya," kata Bendahara DPW PAN Jatim tersebut.
Selain itu, Ketua DPW PKS Jatim Arif Hari Setiawan mengaku partainya dirugikan dengan pemberitaan yang menyebut Ketua Fraksi PKS Yusuf Rohana ikut terlibat dan ditangkap KPK.
"Masalah ini sangat sensitif, apalagi terkait dengan kasus sensitif pula. Kami minta semua pihak, termasuk media juga harus menjaga keakuratan datanya agar tidak menulis berita yang belum tentu benar," katanya sembari mengakui bahwa telah berkomunimasi dengan ketua FPKS.
Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar yang namanya juga disebut ikut tertangkap juga mengaku sedang berada di Surabaya dan bersama pimpinan partai lainnya di kantor DPW PKB Jatim saat nama-nama bersangkutan disebut ditangkap KPK.
"Ini saya ada di kantor PKB Jatim dan saya tidak tahu informasinya kok beredar seperti itu," kata Ketua DPW PKB Jatim itu ketika dikonfirmasi Senin (5/6/2017) malam, seperti diberitakan Antara.
Nama Abdul Halim sendiri di informasi yang beredar tertulis ketua Fraksi PKB, padahal jabatannya di wakil rakyat adalah Ketua DPRD Jatim sekaligus Penasihat FPKB, sedangkan ketua fraksinya adalah Thoriqul Haq.
Sementara itu, beredar pemberitaan tentang penangkapan sembilan ketua fraksi di DPRD Jatim, yaitu "Ketua Fraksi Partai Demokrat Hartoyo SH, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Drs. Sri Untari, Ketua Fraksi Partai Golkar Sahat Tua Simanjutak, Ketua Fraksi PKB Abdul Halim Iskandar, Ketua Fraksi Partai Gerinda Abdul Halim, Ketua Fraksi PAN Malik Efendi, Ketua Fraksi PKS Yusuf Yohana, ketua Fraksi Partai Nasdem, Ketua Fraksi Partai Hanura Muzamil Syafii, Ketua Fraksi PPP Musyafa Noer, serta beberapa staf anggota dewan".
Sekadar informasi, saat ini beberapa nama yang disebut di atas sudah tak menjabat ketua fraksi karena pergantian posisi, yaitu Thoriqul Haq (Ketua FPKB), Ahmad Hadinuddin (Ketua F-Gerindra), Agus Dono (Ketua FPD), dan Agus Maimun (Ketua FPAN).
Pada Senin (5/6/2017), KPK mengamankan setidaknya lima orang, yaitu seorang legislator DPRD Jawa Timur (Jatim), seorang pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jatim dan tiga staf dari kesekretariatan dewan DPRD Jatim.
KPK juga sudah menyegel ruang Ketua Komisi B DPRD Jatim Mochamad Basuki sejak Senin siang. Selain itu, rumah Basuki di kawasan Putat Gede Baru Surabaya juga digeledah hingga subuh hari ini. OTT diduga terkait dengan pemberian suap oleh sejumlah pejabat SKPD Jatim.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
