Indeks Ott Kpk

Para penyidik dan penyelidik ini akhirnya membuat petisi yang bertajuk Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus.

Pengamat mengatakan patronase akut terjadi di tubuh partai. Dan kasus Bowo Sidik--yang menyeret nama Nusron Wahid--mempertegas itu.

Bawaslu berkoordinasi dengan KPK untuk pencegahan politik uang saat Pileg 2019.

Nusron membantah klaim Bowo Sidik yang mengaku menyiapkan 400 ribu amplop atas perintah Nusron Wahid.

KPK akan memeriksa perdana Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro dalam kapasitas sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa.

Dosen IPB Dwi Andreas mengusulkan agar subsidi pupuk yang dilakukan pemerintah diubah total ke sistem direct payment untuk menghindari praktik "mafia."

Pada Pileg 2014, Bowo Sidik meraih 66.909 suara untuk melenggang ke Senayan. Mengapa di pileg kali ini dia mesti siapkan 400 ribu amplop untuk serangan fajar?

Ace berharap tidak ada lagi kasus serupa seperti BS. Dia mengingatkan kepada kader Partai Golkar yang melanggar, maka konsekuensinya adalah pemecatan.

Bowo Sidik mengaku akan menggunakan uang senilai Rp8 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu, yang disita KPK, untuk kepentingan pencalonannya di Pileg 2019.

KPK menetapkan anggota DPR Bowo Sidik dan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti jadi tersangka kasus suap.

KPK menduga, Bowo Sidik Pangarso tidak hanya menerima uang dari PT HTK saja. Namun sejauh ini KPK belum merinci seluruh sumber uang yang diduga diterima Bowo.

Uang suap yang diterima Bowo Sidik diduga akan dipakai untuk "serangan fajar" saat Pileg di Dapil Jateng II.

KPK membeberkan kronologi operasi tangkap tangan kepada Bowo Sidik dan manajer marketing PT Humpuss Transportasi dalam kasus suap kerja sama pengangkutan pupuk.

Febri tidak merinci jumlah uang yang diamankan dalam ruangan tersebut. Namun, KPK memastikan uang tersebut diamankan KPK karena diduga terkait dengan pokok perkara.

Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso dipecat dari kepengurusan Partai Golkar usai terjerat OTT KPK. 

Kementerian BUMN dan PT Pupuk menghormati proses hukum direksi yang terkena OTT KPK dan bersikap kooperatif dengan memberikan informasi yang diperlukan.

PT Pupuk Indonesia masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait adanya penangkapan delapan orang dalam OTT di Jakarta soal dugaan korupsi distribusi pupuk, Kamis (28/3/2019) dini hari.

KPK membantah ada anggota DPR RI yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta terkait dengan dugaan korupsi distribusi pupuk, Rabu (27/3/2019).

KPK mengonfirmasi Direksi BUMN yang tertangkap berasal dari Pupuk Indonesia.

Selain tujuh orang yang telah ditangkap, KPK juga membenarkan penangkapan terhadap anggota DPR RI dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Kamis (28/3/2019) dini hari.