Indeks Ott Kpk

Selain membawa koper, tim KPK juga memboyong Elpianti Harahap dan sejumlah staf.

Topan adalah bawahan Bobby waktu jadi Wali Kota Medan yang ikut diboyongnya setelah jadi Gubernur Sumut.

Bobby pastikan proyek pembangunan jalan di Sumut tetap dilaksanakan meski beberapa jajarannya ditangkap KPK.

Dody menunggu restu Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi semua struktur Kementerian PU dari pejabat eselon I dan PPK usai kejadian OTT KPK.

Fitroh tidak merinci secara detail mengenai kasus terkait langkah OTT tersebut.

KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup terkait penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR OKU.

Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, hanya memberikan salam dengan kedua jarinya saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (3/12/2024) sore.

Mengenal sosok Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, yang ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin (2/12/2024).

Alex mengaku, Risnandar ditindak berdasarkan laporan masyarakat dan penyelidikan perkara sudah dilakukan secara berbulan-bulan.

KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terjaring OTT di Riau, termasuk Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.

Hasbialah menekankan bahwa ia mendukung KPK melakukan OTT, tetapi tetap meminta lembaga antirasuah mengedepankan pencegahan.

Dari OTT di Bengkulu, KPK juga mengamankan uang mencapai Rp7 miliar dalam rupah, USD, dan SGD.

Kuasa hukum Rohidin Mesyah mempertanyakan OTT yang dilakukan menjelang masa tenang Pilkada 2024.

Para pejabat Pemprov Bengkulu lain yang terjaring OTT dibawa masuk lewat pintu belakang sehingga tak dapat ditemui.

Selain menangkap tujuh orang pejabat, KPK juga menyita sejumlah uang dalam OTT di Bengkulu.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, juga diduga turut diperiksa terkait dengan kasus ini.

Alasan Johanis Tanak ingin hapus OTT KPK telah ia sampaikan di uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK, Selasa (19/11/2024).

Ide Johanis Tanak menghapus OTT dianggap sebagai upaya untuk memikat hati Komisi III DPR RI dan berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi.

Alex mengatakan, OTT memang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi terminologi tertangkap tangan sudah diatur di KUHP.

KPK diharapkan bertindak lebih cepat dan tegas saat berupaya menjerat ulang Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi.