Indeks Ott Kpk

Para pejabat Pemprov Bengkulu lain yang terjaring OTT dibawa masuk lewat pintu belakang sehingga tak dapat ditemui.

Selain menangkap tujuh orang pejabat, KPK juga menyita sejumlah uang dalam OTT di Bengkulu.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, juga diduga turut diperiksa terkait dengan kasus ini.

Alasan Johanis Tanak ingin hapus OTT KPK telah ia sampaikan di uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK, Selasa (19/11/2024).

Ide Johanis Tanak menghapus OTT dianggap sebagai upaya untuk memikat hati Komisi III DPR RI dan berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi.

Alex mengatakan, OTT memang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi terminologi tertangkap tangan sudah diatur di KUHP.

KPK diharapkan bertindak lebih cepat dan tegas saat berupaya menjerat ulang Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi.

Mengenal sosok 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjerat OTT KPK. Mereka diduga menerima suap untuk vonis bebas terdakwa Ronald Tannur.

Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang paling sering disasar koruptor. Bagaimana polanya?

Sejumlah kotak berisi uang yang disita KPK terdapat foto Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dan bertuliskan 'Paman Birin'.

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, diduga menerima fee 5 persen dari pemenang proyek yang telah direkayasanya.

KPK melakukan OTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (6/10/2024). Benarkah Gubernur Kalsel Sahbirin Noor ikut ditangkap KPK?

Dua dari enam orang yang terjaring operasi tangkap tangan KPK di Kalimantan Selatan merupakan penyelenggara negara. 

OTT di Kalimantan Selatan oleh KPK terkait dengan dugaan suap menyuap pengadaan barang dan jasa.

Alexander Marwata mengatakan diduga orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin, turut ditanggap.

Meski telah membenarkan adanya OTT, KPK belum menjelaskan lebih lanjut identitas penyelenggara negara yang terjaring OTT tersebut.

Ghufron mengatakan saat ini penyidik KPK masih memeriksa pihak yang ditangkap.

Ali mengatakan, selain memeriksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK juga memeriksa tiga saksi lain.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan sesuai kewenangan KPK.

KPK melakukan penggeledahan untuk mengusut kasus pemotongan insentif ASN BPPD.