Indeks Ott Kpk

KPK melakukan penggeledahan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Jawa Timur pada Minggu (19/11/2023).

Ali Fikri menegaskan penindakan yang dilakukan KPK saat ini tidak berhubungan dengan kasus Firli yang mendapat sorotan publik.

Aboe Bakar Al Habsyi meminta Kejagung untuk introspeksi diri imbas keterlibatan 2 jaksa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Rabu (15/11/2023).

Ghufron menjelaskan KPK hingga saat ini masih melakukan proses pendalaman kepada pihak yang diamankan.

Profil Pius Lustrilanang, anggota BPK yang kantornya disegel KPK lantaran terlibat kasus Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

Profil Pj. Bupati Kabupaten Sorong, Yan Piet Mosso yang tersandung kasus korupsi dan ditangkap dalam OTT KPK Minggu (12/11/2023).

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso pada Minggu (12/11/2023) pukul 23.00 WIB dan pegawai BPK Papua Barat Daya.

Jokowi akan mengevaluasi penempatan personel TNI di instansi sipil. Akan tetapi, evaluasi dilakukan pada semua aspek--tidak terbatas pada satu hal.

Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi mendapatkan uang suap Rp88,3 miliar dari berbagai vendor yang memenangkan pengadaan proyek di Basarnas.

KPK menduga Kabasarnas Henri Alfiandi menerima suap lewat kode rahasia "Dako" atau dana komando terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

KPK mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi.

Selain Kabasarnas, KPK juga menetapkan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus ini.

OTT KPK terhadap pejabat Basarnas dilakukan di sejumlah wilayah seperti Cilangkap dan Jatisampurna, Bekasi.

KPK belum merinci detail perkara dan para pihak yang terjaring OTT, begitu pula dengan uang yang turut disita oleh penyidik.

Saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Selain pejabat Basarnas, KPK juga meringkus pihak swasta.

Pernyataan dan pujian Luhut kepada KPK dianggap hanya untuk menutupi deretan kebobrokan KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri.