Menuju konten utama

Demokrat: Pernyataan Luhut Menyimpang dari Pemberantasan Korupsi

Demokrat nilai pernyataan Luhut yang menjelekkan OTT KPK adalah wajah dari pejabat negara yang tidak transparan dalam bekerja.

Demokrat: Pernyataan Luhut Menyimpang dari Pemberantasan Korupsi
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (tengah) didampingi Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) dan Juru Bicara Ali Fikri menyampaikan konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/YU

tirto.id - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Santoso mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK sebagai hal yang tidak bagus dan memperburuk citra negara.

Menurut Santoso pernyataan Luhut menyimpang dan tidak selaras dengan visi misi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

"Tuntutan rakyat agar pelaku korupsi ditangkap adalah demo mengurangi perlaku koruptif sehingga memberi efek jera bagi koruptor," kata Santoso saat dihubungi Tirto pada Rabu (21/12/2022).

Menurutnya, pernyataan Luhut yang menjelekkan OTT KPK adalah wajah dari pejabat negara yang tidak transparan dalam bekerja. Santoso menegaskan masyarakat modern harus berani transparan dalam bekerja terutama di sektor publik agar terawasi dan terjaga.

"Di era transparansi seperti ini biarkan rakyat mengetahui fakta mengenai negara dengan sendirinya. Biarkan masyarakat tahu tentang fakta sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara," terangnya.

Di sisi lain, Santoso mendukung ucapan Luhut yang menyebut KPK memperbanyak pencegahan korupsi. Namun hal itu bisa dilakukan dengan banyaknya penindakan atau OTT kepada koruptor, sehingga indeks korupsi di Indonesia akan menurun secara bertahap.

"Untuk saat ini pemberantasan korupsi dengan OTT KPK masih sangat perlu melihat masifnya tingkat korupsi di Indonesia. Karena korupsi bukan hanya perkara mengambil harta namun masuk dalam kategori kejahatan manusia yang luar biasa sehingga perlu penanganan luar biasa pula," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya KPK tidak perlu melakukan kegiatan Operasi Tangap Tangan (OTT).

Luhut menegaskan kegiatan penangkapan-penangkapan korupsi atau OTT dilakukan KPK tidak bagus sebenarnya. Sebab hal itu akan berdampak dan membuat jelek negeri kita.

"Karena OTT, OTT itu tidak bagus sebenernya, buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life siapa yang akan lawan kita?," ujar Luhut dalam acara Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, secara daring, Selasa (20/12/2022).

Mantan Menko Polhukam itu lantas meminta agar KPK memperbaiki kinerja mereka. Jangan sampai, kata Luhut, lembaga anti korupsi tersebut sedikit-sedikit melakukan penangkapan atau OTT.

"Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, ya lihat-lihatlah. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surgalah kau," sambung Luhut.

Baca juga artikel terkait OTT KPK atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto