Indeks Ojol

Hasan mengaku, Kemenhub sebagai perwakilan pemerintah telah bergerak cepat dengan siap mendengar aspirasi perbaikan aturan dan lainnya dari para ojol.

Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia akan gelar aksi serentak se-Indonesia pada 20 Mei 2025.

Paket tersebut diantarkan ke sebuah alamat yang ternyata dekat dengan kuburan.

DPR dan pemerintah merencanakan adanya UU khusus untuk pekerja platform digital pada Februari 2025. Hampir dua bulan kemudian, aturan tersebut tertunda.

Presidium Pusat Koalisi Ojol Nasional berharap status mereka tetap menjadi mitra, tetapi mendapat asuransi dan perlindungan saat bekerja.

Salah satu yang akan dirumuskan adalah definisi dari mitra yang merupakan status driver ojol yang harus sama antara aplikator dengan pemerintah.

Noel menyebut, ada aplikator yang berbohong dengan cara memanipulasi data pemberian BHR kepada para mitra ojol maupun taksol.

Wamenaker menilai perusahaan aplikator transportasi daring yang memberikan BHR sebesar Rp50 ribu sebagai cerminan bahwa aplikator rakus.

Grab Indonesia mengakui tidak mampu memenuhi penyaluran bonus hari raya (BHR) kepada seluruh mitra pengemudi ojek online (ojol).

Maxim Indonesia menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan BHR di bawah ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Polemik besaran BHR yang diharapkan mitra ojol berdasar masa kerja, akibat beda persepsi soal konsep bonus dengan THR.

GOTO menegaskan bahwa pihaknya sudah memberikan bantuan hari raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) disalurkan berdasarkan performa.

SPAI melaporkan dugaan pelanggaran pemberian BHR untuk pengemudi ojek online (ojol) ke Posko Pengaduan Kemnaker.

Angka ini sangat jauh berbeda dari informasi yang diterima dari Presiden Prabowo bahwa THR ojol sebesar Rp1 juta.

Pemerintah berencana untuk menggunakan ojek online seperti Gojek & Grab untuk mengantar paket MBG di beberapa penerima manfaat di lokasi tertentu.

Kedua perusahaan menyatakan mengikuti arahan pemerintah dan Presiden Prabowo untuk memberikan THR kepada mitra mereka lewat program masing-masing.

Adian beralasan, perusahaan aplikasi atau aplikator tidak memiliki tanggung jawab besar terhadap jaminan keberlangsungan operasional mitra ojol.

Maxim Indonesia meminta Komisi V DPR RI segera memasukkan status kemitraan pengemudi ojek online (ojol) ke dalam RUU Lalu Lintas dan Anggutan Jalan.

Kemnaker mengaku ingin pemberian THR tetap berstatus sebagai THR bagi ojol sementara aplikator transportasi daring ingin berstatus bantuan hari raya (BHR).

Dengan ketidakjelasan status ini, tak heran jika kemudian para pengemudi ojek online tak bisa menikmati THR, meski telah bertahun-tahun bekerja.