Indeks Ojk

Kejadian ini bermula ketika membeli 9 lot saham Bank BTN (BBTN) pada Selasa (24/6/2025), dengan nilai sekitar Rp1 juta melalui aplikasi Ajaib Sekuritas.

Aturan ini dinilai dibuat tanpa ada pembahasan atau persetujuan terlebih dulu dengan Komisi XI DPR.

Perseroan mencatatkan penerimaan pencairan dana pinjaman sebesar Rp3 triliun, yang akan terdaftar di OJK sebagai instrumen Modal Inti Tambahan.

Penutupan ini mencerminkan adanya pergeseran di industri perbankan menuju model operasional yang lebih efisien dan berbasis teknologi digital.

Tingkat kredit macet (TWP90) Akseleran mencapai 54,89 persen, meningkat drastis dari posisi 31 Januari 2025 yang masih di angka 0,54 persen.

KPK memanggil Deputi Gubernur BI, Fillianingsih Hendarta terkait kasus dugaan korupsi pada penyaluran dana PSBI.

Asuransi kredit masih menjadi kontributor utama dalam industri asuransi, meski kinerjanya menurun.

Penipuan berkedok investasi yang mencatut nama perusahaan internasional dan tokoh fiktif kembali terjadi di Indonesia. Simak selengkapnya.

Riset Mercer Marsh merekam Indonesia sebagai negara dengan inflasi medis tertinggi kedua di Asia Pasifik, menyusul Filipina dengan inflasi 21 persen.

Skema co-payment ini dinilai memberi manfaat dalam menekan laju rasio klaim asuransi.

OJK menekankan pentingnya menjaga sektor jasa keuangan yang terselenggara dengan transparan dan akuntabel.

OJK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membawa Adrian kembali ke Tanah Air.

Langkah ini dilakukan agar mendorong BPR melangsungkan pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) di pasar modal.

Kebijakan buyback tanpa RUPS yang dikeluarkan OJK ini dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang tertekan imbas dari sentimen kebijakan global.

Eks Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, pun sudah memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa setelah meminta penjadwalan ulang.

Pengaturan suku bunga maksimum ini merupakan bagian dari ketentuan Kode Etik (Pedoman Perilaku).

AFPI menilai aturan bunga pinjol OJK merugikan para pengusaha di industri fintech peer to peer (P2P) lending.

KPK Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas potensi korupsi di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Transaksi layanan pay latter perbankan capai Rp22,78 triliun per Maret 2025.

OJK dalam pernyataan resminya menyatakan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online.