Indeks Obstruction Of Justice

Hukum
Senin, 25 Mei

Kejagung Tetapkan Eks Anggota Ombudsman Yeka Jadi Tersangka OOJ

Penyidik mengantongi adanya dugaan penerimaan uang dari Wilmar Group kepada tersangka Yeka untuk mengeluarkan rekomendasi Ombudsman RI.
Hukum
Senin, 6 Apr

Eks Pengacara Lukas Enembe Ajukan PK, Putusan MK Dijadikan Novum

Roy Rening membawa putusan MK soal obstruction of justice sebagai novum atau bukti baru.
Hukum
Senin, 2 Mar

MK Hapus Frasa Karet di Pasal Obstruction of Justice UU Tipikor

Mahkamah menilai frasa dalam pasal obstruction of justice tersebut merupakan aturan karet yang berpotensi menjerat siapa saja, termasuk jurnalis.
Hukum
Senin, 2 Mar

MK Tak Terima Gugatan Hasto terkait Pasal Perintangan Penyidikan

Norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tipikor yang diuji Hasto telah diubah MK dalam putusan nomor 71/PUU-XXIII/2025.
Hukum
Kamis, 26 Feb

Ahli: Pernyataan Fadli Zon soal Perkosaan Massal 1998 Bentuk OOJ

Pernyataan Fadli Zon sebagai pejabat publik yang menyangkal peristiwa pelanggaran HAM berat berpotensi menghambat proses penegakan hukum.
Hukum
Kamis, 7 Agt 2025

Hasto Minta MK Ubah Vonis Perintangan Korupsi Maksimal 3 Tahun

Hasto menilai pasal 21 UU Tipikor tidak mempunyai batas yang jelas tentang perbuatan merintangi penyidikan tersebut.
Hukum
Jumat, 20 Jun 2025

Sidang Hasto, Ahli: Tak Ada Perintangan di Tahap Penyelidikan

Ahli Hukum Pidana mengatakan tidak masuk akal bila seseorang dinilai melakukan perintangan penyidikan ketika perkara masih dalam tahap penyelidikan.
Hukum
Selasa, 17 Jun 2025

Sambil Nangis, Marcella Santoso Minta Maaf Sudah Serang Kejagung

Kejagung memastikan tak ada paksaan terkait beredarnya video permintaan maaf dari Marcella Santoso.
Hukum
Rabu, 30 Apr 2025

KPK Buka Kans Jerat Mbak Ita dengan Pasal Perintangan Penyidikan

KPK membuka peluang menjerat mantan Wali Kota Semarang, Mbak Ita, dengan pasal perintangan penyidikan.
Hukum
Senin, 28 Apr 2025

Istri Tian Bahtiar Jadi Jaminan Pengalihan Status Tahanan Kota

Kondisi kesehatan Tian Bahtiar mengharuskan konsumsi pengencer darah secara rutin.
Hukum
Jumat, 25 Apr 2025

Kejagung Alihkan Penahanan Tian Bahtiar Jadi Tahanan Kota

Harli menjelaskan penahanan kota yang diberikan kepada Tian Bahtiar karena alasan sakit.
Hukum
Jumat, 25 Apr 2025

Dewan Pers Minta Kejagung Alihkan Penahanan Tian Bahtiar

Permintaan ini bertujuan memudahkan proses pemeriksaan Tian Bahtiar di Dewan Pers.
Hukum
Jumat, 25 Apr 2025

Anggota DPR Heran Pemberitaan Bisa Kena Obstruction of Justice

Rudianto menilai perintangan penyidikan biasanya dilakukan secara fisik, misal menculik tersangka atau saksi.
Hukum
Kamis, 24 Apr 2025

Kejagung Serahkan Dokumen Pemberitaan Tian Bahtiar ke Dewan Pers

Harli menjelaskan, ada 10 bundel dokumen fisik yang diserahkan oleh tim penyidik Kejagung kepada pihak Dewan Pers.
Hukum
Kamis, 24 Apr 2025

Ninik Harap Kejagung Izinkan Dewan Pers Periksa Tian Bahtiar

Dewan Pers langsung bekerja menelaah materi pemberitaan yang diproduksi Tian Bahtiar yang mengakibatkan menjadi tersangka perintangan penyidikan.
Hukum
Rabu, 23 Apr 2025

3 Kameramen JAKTV Diajak Produksi Konten Pelemahan Kejaksaan

Ketiga kameramen JAKTV dilibatkan dalam produksi konten pelemahan Kejaksaan yang dirancang tersangka Tian Bahtiar sebagai Direktur Pemberitaan.
Hukum
Selasa, 22 Apr 2025

Peran Advokat & Jurnalis JAKTV di Kasus Perintangan Penyidikan

Para tersangka membentuk opini negatif seolah yang ditangani penyidik Kejagung tidak benar.
Hukum
Rabu, 11 Sept 2024

Polisi di Subang Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak

Ipda T ditetapkan jadi tersangka lantaran diduga melakukan obstruction of justice saat proses penyidikan kasus pembunuhan pada 2021.
Hukum
Kamis, 18 Juli 2024

KPK Buka Opsi Obstruction of Justice Pencarian Harun Masiku

Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
Hukum
Rabu, 10 Mei 2023

PT DKI Jakarta Kuatkan Vonis Hendra Kurniawan 3 Tahun Penjara

Majelis hakim tingkat banding menilai pertimbangan majelis hakim PN Jakarta Selatan sudah tepat dan benar dalam memvonis Hendra Kurniawan 3 tahun penjara.