Indeks News

Video yang tersebar di TikTok menunjukkan ketidaksinkronan antara gerak bibir dan konten audio. Ada indikasi penggunaan AI untuk menyunting video.

Program sekolah swasta gratis perlu dibarengi dengan bansos KJP agar akses pendidikan di DKI lebih inklusif.

Daripada kelembagaan jadi di bawah presiden, lebih penting bagi pemerintah menemukan model baru yang bisa mengombinasikan efisiensi operasional Bulog.

Guru honorer Supriyani akhirnya divonis bebas. Lantas, apa yang perlu dilakukan agar guru tidak jadi korban kriminalisasi?

Dokter Nurul Fajriah Afiatunnisa menegaskan bahwa klaim penyakit batu ginjal dapat disembuhkan dengan daun meniran tidak cukup bukti.

Meski program ini memang eksis, pengajuan bantuan pestisida dilakukan melalui dinas pertanian masing-masing daerah.

ICJR menyoroti alasan pemerintah tidak memiliki aturan pemindahan napi WNA ke negara asal, padahal di negara lain punya regulasinya.

Pemerintah mesti segera merealisasikan komitmen investasi dari luar untuk mendorong perekonomian dalam negeri.

Agile adalah tentang cara berpikir yang lebih fleksibel, bukan sekadar serangkaian proses atau alat yang khusus untuk teknologi.

Dalam kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, perlu diungkap siapa sebenarnya menjadi beking tambang ilegal atau hanya AKP Dadang Iskandar saja.

Salah satu persoalan pilkada adalah politik uang. Bagaimana agar praktik serangan fajar di Pilkada 2024 ini bisa diatasi?

Cuplikan itu merupakan rekaman suporter Oman yang marah setelah Oman kalah 0-4 dari Yordania di Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Grup B Putaran 3 Asia.

Klaim soal Presiden Prabowo akan membekukan sementara KPK sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Inilah Ahmad Mattulada, pendidik dari Bulukumba yang selamat dari tangan maut Westerling. Ia aktif sebagai pendidik dan tak segan mengkritik pemerintah.

Setidaknya, terdapat dua RUU carry over yang perlu dikawal pembahasannya, yaitu RUU Pilkada dan RUU MK.

Pelaksanaan pemisahan waktu pemilu perlu dikaji secara ilmiah oleh pembentuk undang-undang agar tidak melahirkan persoalan baru.

Pemerintah dicap gagal memerhatikan kesejahteraan guru honorer. Padahal pemerintah sangat butuh tenaga mereka di tengah kekurangan guru yang ada.

Nama-nama pimpinan KPK terpilih bermasalah sejak awal, tetapi Komisi III DPR RI tetap saja memilihnya.

Dalam debat, tiap paslon berupaya menunjukkan komitmennya memajukan Jabar melalui beragam program dan strategi.

DPRD DKI Jakarta berniat menarik retribusi dari para pedagang kantin sekolah. Padahal mereka selama ini kembang kempis membayar sewa lapak ke pihak sekolah.