Indeks Nasional

KPU mempersilahkan Bawaslu, DPR, dan Kemendagri ataupun pihak-pihak yang tidak setuju dengan PKPU untuk mengajukan Judicial Review. 

Zulkifli Hasan mengatakan hak angket DPR kepada KPU sebagai suatu hal yang terlalu mengada-ada dan berlebihan.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 melarang caleg yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi, narkoba, serta kejahatan seksual terhadap anak.

Jokowi menjadi calon presiden yang lebih diinginkan umat Islam dalam survei Unair.

Amien Rais buka suara soal dukungan KUM Center agar dirinya maju sebagai capres di Pilpres 2019.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, wacana ini terbilang aneh dan tidak konsisten

Sudah tidak akan ada pergeseran lagi kecuali ada perubahan-perubahan luar biasa, misal Jokowi tidak bisa maju.

Pilgub dinilai menjadi tempat menguji efektivitas mesin parpol di daerah guna menghadapi Pilpres 2019.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari menyatakan, duet JK-AHY merupakan koalisi kerakyatan yang merupakan bentuk dari adanya poros ketiga.

Menurut exit poll SMRC pada Pilgub Jabar: 51,2 persen suara pemilih untuk Prabowo Subianto, Jokowi mendapat angka 40,3 persen.

Partai Gerindra masih bersikukuh mengusung Prabowo sebagai capres.

Anggota DPR dari F-PKS, Nasir Djamil mengaku belum mendapatkan surat edaran yang dimaksudkan kepada calon-calon anggota dewan dari partainya seperti yang disebar Fahri Hamzah.

“Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan.”

Kami menelusuri apakah benar #2019GantiPresiden di Solo mendemo warung Markobar milik putra Jokowi, Gibran Rakabuming.

Politikus PPP Achmad Baidowi mengklaim wacana pengajuan Hak Angket terkait dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah menjadi pembicaraan informal di Komisi II DPR RI.

Polda Sulawesi Selatan akan mengawal Pilkada Makassar hingga proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara berakhir.

Lika-liku karier politik Tjahjo Kumolo.

"Fenomena hasil Pilkada 2018 tidak bisa dijadikan acuan untuk mengkalkulasi peta pemilu presiden."

KPU bersikukuh bahwa PKPU berisi larangan mantan napi korupsi menjadi caleg telah sah berlaku meski belum diundangkan oleh Kemenkumham.

Sejumlah pasangan calon sudah mendaulat sebagai pemenang versi hasil hitung cepat lembaga survei. Tapi tak demikian dengan Papua.