Indeks Nasional

“Kami melakukan upaya penegakan hukum, kami akan kejar kemana pun KKB (kelompok bersenjata) ini berada," kata Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal.

Reuni Akbar 212 jadi panggung untuk Prabowo Subianto. Meski demikian Jokowi tak dirugikan. Dia justru diuntungkan karena tidak datang.

Direktur Populi Center Usep Achyar berpendapat apa yang disampaikan Anies Baswedan bisa dimaknai sebagai upaya untuk mencari dukungan.

Menurut catatan KPAI, saat kegiatan Reuni Akbar 212 ada anak yang kelelahan dan terpisah dengan orang tuanya.

“Prabowo! Prabowo! Prabowo!” jawab sekelompok peserta

Cuma satu Aksi 212 yang didatangi Jokowi. Itu terjadi pada 2016 ketika eskalasi isunya sedang berada di puncak. Sisanya tidak.

Ada banyak hal terjadi di Reuni Akbar 2012 yang berlangsung di Monas, Minggu 2 Desember 2018. Salah satunya adalah deklarasi politik.

Tanpa kampanyekan Prabowo-Sandiaga, Reuni Akbar Alumni 212 dianggap bertujuan merangkul kalangan yang belum menentukan pilihan politik.

Anies menyebutkan secara prinsip anggaran semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah ditetapkan.

Menurut Karding, Reuni Akbar 212 tak perlu diteruskan dan telah selesai pada 2 Desember 2016.

Pemilu serentak dianggap akan menghabiskan waktu dan energi dan pada saat bersamaan membuat beban berlipat bagi penyelenggara pemilu.

Pemerintah mengeluarkan UMKM dari relaksasi DNI. Kebijakan ini sempat bikin ribut karena banyak ditentang pengusaha.

Kapitra memastikan Silaturahmi 212 tidak akan menjadi ajang politis karena mereka tidak mengundang tokoh politik.

Rizieq mengingatkan semua pihak agar jangan ada yang menggembosi atau merusak reuni akbar 212.

Polri diminta menjamin hak menyampaikan pendapat mahasiswa Papua dalam aksi 1 Desember di Surabaya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai hal-hal semacam nepotisme dan politis dalam rotasi KSAD dan Danpaspampres tak perlu dipusingkan.

Panitia Reuni Akbar 212 mengatakan ada pihak tertentu yang coba menggembosi acara. Menggagalkan pemesanan bus hingga membikin aksi tandingan contohnya.

Fraksi PKS dan Hanura DPRD DKI Jakarta mengkritik keputusan Gubernur Anies Baswedan menunjuk Jakpro sebagai pengelola tiga pulau reklamasi.

Lukman Edy mengatakan, dukungan keturunan pendiri NU pada Prabowo-Sandi adalah sah sebagai negara demokrasi.

Rekening GPPS berbeda dengan yang dikelola BPN. Dana itu untuk Partai Gerindra, bukan kampanye Prabowo-Sandiaga.