Indeks Nasional

Fraksi PKS dan Hanura DPRD DKI Jakarta mengkritik keputusan Gubernur Anies Baswedan menunjuk Jakpro sebagai pengelola tiga pulau reklamasi.

Lukman Edy mengatakan, dukungan keturunan pendiri NU pada Prabowo-Sandi adalah sah sebagai negara demokrasi.

Rekening GPPS berbeda dengan yang dikelola BPN. Dana itu untuk Partai Gerindra, bukan kampanye Prabowo-Sandiaga.

Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Ahmad Basarah soal Soeharto sebagai Guru Korupsi Indonesia, sama sekali tidak bermasalah.

Tiga partai lain di koalisi Prabowo-Sandi menyerahkan urusan kedatangan ke reuni kepada kader.

Terkait pro dan kontra soal program kampanye itu, PKS yakin kebijakan SIM seumur hidup akan memberikan manfaat untuk masyarakat.

"Itu efek daripada konflik masa lalu yang sebenarnya pekerjaan rumah yang tidak diselesaikan oleh pemerintahan Pak Jokowi juga kelahiran kubu Romi."

"Jadi diatur saja. Jangan kemudian dijadikan alasan nanti terjadi bentrokan, gesekan, diatur saja. Semua bisa diatur kok," kata Nasir.

Wacana netralitas media terhadap politik praktis mengemuka kembali setelah tim kampanye Prabowo-Sandi memboikot Metro TV.

“Nama yang masuk ke dalam tim fit and proper test dari PKS belum saya terima," kata Taufik.

Dana bantuan parpol di RAPBD DKI Jakarta 2019 naik menjadi Rp10,6 miliar. Nilai bantuan per suara sah dinaikkan dua kali lipat, dari Rp1.200 menjadi Rp2.400.

Perang isu di media sosial dinilai sangat menentukan perubahan pilihan.

"Dana kemah sudahlah, itu urusan polisi," kata Amien.

Menurut Toni, situasi masyarakat di bawah masih terpapar dengan isu lama yakni hoaks soal pembangunan di era Jokowi.

Kapitra menilai reuni akbar 212 tak lebih dari merayakan kejahatan orang lain yang sedang menjalani proses hukuman.

Sandiaga Uno menyumbang Rp28,5 miliar dan Prabowo menyumbang Rp11,9 miliar.

"Menghidupkan kembali PMP jadi matpel baru, sangat bertolak belakang dengan semangat reformasi dan menyalahi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang sekarang masih berlaku," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo.

BPN Prabowo-Sandi tak melarang jurnalis Metro TV meliput, hanya enggan mendatangi undangan mereka.

Keputusan soal nasib OSO kemungkinan akan diumumkan KPU besok.

PAN menyebut keputusan Lulung ini sebagai hijrah dari partai penista agama ke partai pro ulama dan pro rakyat.