Indeks Nasional

Ferry Juliantono menilai kasus Yayasan Supersemar tak serta merta dapat menggerus suara Prabowo-Sandiaga.

"Muhammadiyah berdiri di atas kepribadian dan khitahnya ntuk tetap mengambil jarak dari pergumulan politik," kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Kekerasan antar pendukung ini, menurut Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni, hal itu terjadi justru karena adanya fitnah yang tersebar pada Jokowi.

"Pemuda Muhammadiyah perlu terus mengasah apa yang disebut Tjokroaminoto sepintar-pintarnya siasat"

Perbedaan pandangan politik bisa membuat seseorang kehilangan nyawanya. Itu terjadi di Sampang, Jawa Timur, baru-baru ini.

"Kami dengan tegas, menolak janji kampanye murahan ini, yang akhirnya bisa menambah potensi kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi,” kata RSA

"Saya akuin saya megang kompor, tapi juga saya ngatur, kalau lagi adem saya panasin, kalau lagi panas saya ademin, kan begitu. Tapi Pak Jokowi itu sumbu kompor terbesar," uajr Fahri Hamzah

Karowassidik Bareskrim Polri Tomsi Tohir dilantik menjadi Kapolda Banten.

Abdul Kadir Karding menilai kosa kata “sontoloyo”, “gebuk”, “tabok” tidak merefleksikan kemarahan Jokowi.

Alasan guru jadi sasaran janji politik salah satunya karena bisa mempengaruhi para murid.

Jokowi minta pendukungnya untuk selalu waspada dan belajar dari fenomena kemenangan Trump atas Clinton.

Status bebas bersyarat yang disandang Jonru Ginting membuat sejumlah pihak berspekulasi: ke mana ia melabuhkan dukungan di Pilres 2019?

"Ini jadi gerakan politik, kita waspadai," kata Ma'ruf Amin setelah mengkritik PA 212 dan GNPF Ulama tidak memiliki tujuan yang jelas.

Pelarangan acara Jambore Nasional Reuni 212 malah akan membuat masyarakat penasaran dan bikin kegiatan ini semakin besar.

Belum-belum bicara mendatangkan Orde Baru, rindu Pak Harto datang lagi.

"Yang sudah dikuasai oleh Perancis dan Jepang sudah saya ambil dan sudah saya bagikan kepada petani. Jadi di mana antek asengnya,” kata Jokowi.

Menurut Sandiaga, jumlah dana kampanye mereka selama 23 September-22 Oktober baru mencapai Rp31,7 miliar.

TKN Jokowi-Ma'ruf menilai janji PKS untuk mendorong penghapusan pajak kendaraan bermotor mustahil terealisasi dan bertentangan dengan upaya memperbaiki transportasi publik.

PDIP menilai mereka yang merindukan era kepemimpinan Soeharto berarti menginginkan kolusi dan nepotisme kembali subur di Indonesia.

Kinerja DPR RI saat ini dinilai paling buruk sejak Reformasi.