tirto.id - Isu pengembalian uang dan aset Yayasan Supersemar ke negara kembali mencuat. Hal ini karena negara melalui Kejaksaan Agung berhasil membuat yayasan milik keluarga Presiden ke-2 RI Soeharto itu harus mengembalikan aset negara.
Namun, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menduga penyitaan salah satu aset milik Yayasan Supersemar, Gedung Granadi di Kuningan, Jakarta Selatan merupakan agenda politis mengingat Titiek selama ini vokal mengkritik pemerintah.
“Setiap kali saya bicara vokal ke pemerintah, selalu ada yang angkat mengenai penyitaan Granadi. Padahal ini cerita yang sudah beberapa bulan yang lalu,” kata Titiek di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Hal senada diungkapkan Ketua DPP Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang. Ia menilai ada motif politis dari penyitaan aset tersebut. Masalah ini juga dinilainya akan berpengaruh pada Partai Berkarya dan capres yang didukungnya karena momentumnya saat masa kampanye.
“Tapi kami sebagai pengurus partai fokus ke sasaran partai, menang pemilu 2019. Kami serahkan ke hukum saja soal itu,” kata Badar saat dihubungi reporter Tirto, Senin (26/11/2018).
Badar mengklaim sedari awal partainya sudah memberikan klarifikasi bahwa Partai Berkarya dan Tommy Soeharto tak ada sangkut pautnya dengan aset gedung milik Yayasan Supersemar yang disita negara itu.
“Gedung Granadi bukan kantor DPP Partai Berkarya. Pak Tommy pun hanya penyewa di Gedung Granadi,” kata Badar.
Meski demikian, dalam kontestasi politik tak sesederhana klaim Badar dan Titiek. Apalagi Yayasan Supersemar adalah milik keluarga Soeharto. Sementara Tommy dan Titiek adalah anak Soeharto yang pada Pilpres 2019 ini mendukung capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.
Respons Tim Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Ferry Juliantono mengakui bila ada kedekatan yang tak biasa antara Titiek dan Tommy dengan Prabowo Subianto. Namun ia merasa tak melulu harus selalu dikaitkan dengan keluarga Cendana. Apalagi, kata dia, di kubu Jokowi-Maruf pun ada beberapa orang lingkaran keluarga Cendana.
“Kalau Mbak Titiek dan Mas Tommy, kan, bukan orang lain bagi Pak Prabowo. Tapi jangan selalu dikaitkan. Di kubu Jokowi juga ada keluarga Cendana kok. Hendropriyono contohnya,” kata dia.
Karena itu, Ferry menilai kasus Yayasan Supersemar tak serta merta dinilai dapat menggerus suara Prabowo-Sandiaga.
“Kalau soal elektoral setahu saya dari survey internal, tren elektabitas Prabowo-Sandiaga naik signifikan. Sebaliknya elektabilitas Jokowi-Maruf stagnan. Makanya Jokowi marah-marah melulu belakangan ini,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Verry Surya Hendrawan menanggapi omongan Titiek yang mengklaim penyitaan dana dan aset Yayasan Supersemar bermotif politis tak berdasar.
Politikus PKPI ini mengatakan apa yang dilakukan pemerintah untuk menyita aset dan dana Yayasan Supersemar sudah melalui proses panjang, sehingga tak bisa dikatakan sebagai agenda politis.
“Presiden kita bekerja dalam diam-diam. Segala sesuatu ada prosesnya. Ini proses panjang. Enggak cukup 1-2 hari. Sudah dilakukan dalam empat tahun. Ini proses lama,” kata Verry.
Verry mengatakan sebaiknya kubu Prabowo-Sandiaga perlu mencoba untuk melihat segala permasalahan dari narasi yang lebih positif, terutama dalam kasus Yayasan Supersemar.
“Coba dipikirkan ini adalah usaha pengembalian aset negara untuk kepentingan bangsa. Sehingga apa yang dilakukan Pak Jokowi tak melulu salah di mata mereka,” kata dia.
Berpengaruh pada Elektabilitas Prabowo-Sandiaga?
Pengajar Politik dan Pemerintahan di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Arya Budi menilai dalam kasus Yayasan Supersemar ada pengaruh yang bisa membuat suara Prabowo-Sandiaga menjadi tergerus. Kendati hal itu mesti dilihat dari beberapa variabel.
“Orang pasti diingatkan kembali dengan keluarga Cendana yang punya dosa besar, banyak aset yang dimiliki secara personal. Mau enggak mau akan mengingatkan publik kembali keluarga ini punya catatan buruk [….]. Tapi tentu ada variabel-variabelnya,” kata Arya.
Arya mengukur variabel tersebut melalui besaran demografis yang dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan umur. Jika masyarakat yang yang lahir dan tumbuh di masa Orde Baru, kata Arya, tentu akan cenderung tak memilih Prabowoa-Sandiaga.
Namun akan berbeda cerita dengan mereka yang lahir di Orde Baru, tapi tumbuh besar di era reformasi yang tak merasakan Orde Baru.
“Kelompok kedua ini, milenial ini, cukup besar ceruk pemilihnya lebih banyak ke Prabowo-Sandiaga. Dalam beberapa survei, umur 17-30 cenderung ke Prabowo. Mereka tidak merasakan Orde Baru. Tak ada kesadaran politik akan Orde Baru. Memang ada gap generasi,” kata Arya.
Untuk kelompok pertama, kata Arya, adalah generasi yang lahir dan tumbuh di masa Orde Baru yang paham bagaimana Soeharto bekerja. Mereka adalah generasi yang jenuh dengan politik praktis yang dijalankan oleh orang yang itu-itu saja.
Menurut Arya, kelompok pemilih seperti ini perlu dipertahankan Jokowi sebagai petahana. “Orang-orang yang berkumpul di Jokowi kebanyakan mereka yang berseberangan dengan Orba. Apalagi PDIP sangat menentang Orba. Ini akan jadi stabilitas keterpilihan Jokowi,” kata Arya.
"Jika ada isu-isu yang terlihat mendelegitimasi Orde Baru, tentu ini akan jadi isu yang bisa mempertahankan pemilih reformasi di kubu Jokowi dan memindahkan suara reformasi dari kubu Prabowo secara perlahan. Itu clear. Contohnya kasus ini [Yayasan Supersemar]” kata Arya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
