tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP), Almuzzammil Yusuf berjanji akan memberlakukan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup. Janji ini terkait dengan Pemilu 2019.
Dalam aturannya, masa berlaku SIM adalah 5 tahun, apabila tidak diperpanjang satu hari usai habisnya masa berlaku, maka pemilik SIM wajib melalukan tes dari awal.
Menanggapi itu, LSM Road Safety Association (RSA) mengatakan, janji politik PKS itu tidak mendasar dan hanya mencari sensasi politik saja. Menurut RSA, janji politik itu sekaligus memperlihatkan bahwa PKS tidak serius dalam penanganan keselamatan jalan di Indonesia.
“Maka kami dengan tegas, menolak janji kampanye murahan ini, yang akhirnya bisa menambah potensi kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi di kemudian hari,” kata RSA melalui keterangan tertulis, Senin (26/11/2018).
RSA mengatakan, sampai saat ini korban meninggal akibat kecelakaan terus bertambah, sehingga mereka menilai pengetahuan mengenai lalu lintas jalan adalah hal penting untuk diketahui seluruh pengguna jalan.
“Sampai saat ini memiliki angka [akibat kecelakaan mencapai] 30 ribu nyawa per tahun, ini sama saja dengan 3 nyawa per jam setiap harinya, hal ini berarti melebihi dari korban kecelakaan transportasi udara maupun laut,” ungkap RSA.
Maka dari itu, kata RSA, mereka membuat satu formulasi khusus dalam keselamatan jalan, yaitu segitiga RSA, atau segitiga Rules, Skills and Attitude.
“Sebagai organisasi yang lahir dari grass root pengguna jalan, RSA menilai tidak ada keterbukaan yang seharusnya dilakukan oleh para politisi dalam membuat janji politik. Hal ini bisa dikatakan bahwa PKS tidak serius dalam penanganan Keselamatan Jalan di Indonesia,” ungkap RSA.
Mereka mengatakan, Indonesia sudah menargetkan untuk menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas melalui program Dekade Aksi Keselamatan jalan sebesar 50 persen di tahun 2020.
PKS Ingin Hapus Pajak Motor dan Berlakukan SIM Seumur Hidup
PKS mewacanakan RUU penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup. Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf menyebut, penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat.
"Kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat. Data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat," kata Almuzzammil di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Almuzzammil menerangkan, pajak sepeda motor yang dihilangkan adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan biaya administrasi nomor kendaraan bermotor PMK untuk sepeda motor ber-cc kecil. Sementara itu, untuk SIM yang akan diberlakukan seumur hidup adalah sim A, B1, B2, C dan D.
Almuzzammil menyebut RUU itu digagas PKS karena beban masyarakat semakin berat dengan meningkatnya tarif dasar listrik. Kemudian, kenaikan harga beras medium dari Rp6.700 menjadi Rp12.000 dianggap menyulitkan masyarakat kecil.
Alasan lain, kata dia, sekitar 105 juta warga Indonesia adalah pemilik sepeda motor dan mayoritas rakyat kecil. Mayoritas motor pun digunakan masyarakat untuk alat produksi seperti mengantar barang maupun mencari nafkah lewat ojek online.
"Faktanya ojek online saat ini telah menjadi solusi sarana transportasi publik yang efektif berkat kemajuan teknologi, ternyata sepeda motor yang selama ini digolongkan sebagai transportasi publik juga terbukti menyediakan jasa transportasi yang mudah murah dan cepat sehingga membantu mengurai kemacetan lalu lintas mendatangkan penghasilan bagi jutaan pemilik sepeda motor tadi umumnya dari kelas menengah bawah," kata Almuzzammil.
Editor: Alexander Haryanto
