tirto.id - Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan untuk memboikot Metro TV karena dianggap tak berimbang. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding beranggapan pemberitaan Metro TV proporsional terkait Pilpres 2019.
Menurut Karding, pemberitaan Metro TV selama ini tidak berat sebelah. Dalam setiap acara, Karding menganggap Metro TV telah menerapkan kaidah jurnalistik dengan cover both side yang baik.
"Cover both side masih dilakukan. Setiap ada talkshow itu selalu mengundang semua narasumber [dari kedua kubu]," jelas Karding pada reporter Tirto, Selasa (27/11/2018).
Namun, Karding menyebut kebijakan boikot itu adalah milik masing-masing kubu. Meski demikian, dia lebih setuju media dimanfaatkan peserta Pilpres untuk pendidikan politik, bukan malah menutup akses.
"Saya sih berharap ruang publik yang ada kita isi biar ada pencerahan, pendidikan politik, masyarakat mendapatkan informasi. Apalagi ini momentum strategis Pilpres," ucapnya.
Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso memastikan pihaknya memboikot Metro TV dari segala pemberitaan pasangan calon nomor urut 02.
"Karena merugikan tim saya, enggak sehat, ini sedang talkshow ada medsos dimasukin menurut pendapat a, b begini dan ini merugikan," kata Djoko, di Prabowo-Sandiaga Media Center, Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/11/2018).
Boikot ini, kata Djoko, berlaku sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Ia pun menyebut keputusan ini diambil atas pertimbangan pribadinya.
"Itu sih wewenang saya, kalau lapor [Prabowo] sudah, saya yang ambil tanggung jawab dan ambil keputusan," kata Djoko.
Menurut Djoko, sampai saat ini pihak Metro TV belum sama sekali melayangkan keberatan atas pemboikotan yang dilakukannya.
"Yang jelas dia happy-happy aja diboikot," kata Djoko.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Dipna Videlia Putsanra
