tirto.id - Calon Presiden dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto sempat menyatakan dana kampanyenya menipis. Meski ceritanya soal kesulitan pinjam uang ke Bank Indonesia (BI) tak logis, tapi hal itu dijadikan alasan untuk menghimpun dana publik.
"Keluarga saya berjuang, saya minta kredit dari BI enggak dapat. Saya saja enggak dapat, apalagi tampang kalian," kata Prabowo di hadapan relawannya di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 22 November 2018.
"Terpaksa aku minta bantuan dari kalian semua. Karena kita kekurangan dana perjuangan. Kami minta kerelaan yang mau bantu Rp2 ribu, Rp5 ribu, Rp10 ribu, Rp20 ribu. Kami nanti akan umumkan nama-nama rekening," imbuhnya.
Dua hari setelah Prabowo mengeluhkan, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sudaryono menjelaskan mekanisme menyumbang dana kampanye dari publik.
"Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi bisa mengirimkan ke nomor rekening 849500200100002 Bank BNI/BNI Syariah atas nama Galang Perjuangan Prabowo Subianto [GPPS]," kata Sudaryono, Sabtu, 24 November 2018.
Dana publik yang masuk ke rekening GPPS akan dikelola Bendaraha Partai Gerinda, Thomas Djiwandono.
Menurut Thomas, total dana publik yang sudah terkumpul hingga pukul 13.25, Kamis (29/11/2018), mencapai Rp2.382.352.113 (Rp2,38 miliar). Dana itu bertambah sekitar Rp300 juta dari dua hari sebelumnya.
Thomas yang juga Bendahara Umum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga ini menjelaskan rekening GPPS sebenarnya dibuka sejak Juni 2018. Saat itu, Prabowo belum menentukan menjadi kandidat Pilpres 2019.
"Rekening BPN hanya boleh dibuat jadwal tertentu," kata Thomas kepada reporter Tirto. "Sekarang penerimaannya luar biasa."
Maka dari itu, menurut Thomas, rekening GPPS berbeda dengan yang dikelola BPN. Ini membuat dana publik tidak bisa digunakan serampangan meski untuk kampanye Pilpres 2019. Dia takut pengalokasiannya akan menyalahi aturan KPU.
"Penggalangan itu belum satu peser pun kami pakai, karena kami harus berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu. Memang sayang juga tapi kami belum pakai karena ada takut terbentur aturan," ujarnya.
Bagaimana dengan Dana Prabowo-Sandiaga?
Dalam rentang 23 September hingga 22 Oktober 2018, dana kampanye Prabowo-Sandiaga yang berhasil dihimpun sebesar Rp31,7 miliar. Thomas menjelaskan, dana itu sudah bertambah menjadi Rp41,9 miliar per Selasa (27/11/2018).
"Itu kenaikannya dibandingkan bulan lalu sebesar 2,4 persen," kata Thomas.
Thomas menyebut Sandiaga menyetor dana sebesar Rp28,5 miliar sedangkan Prabowo Rp7 miliar. Pemasukan dana kampanye lainnya berasal dari sumbangan kelompok senilai Rp27,5 juta dan perorangan sebesar Rp10 juta. Selain itu ada pula sumbangan logistik dari Partai Gerindra senilai Rp1,4 miliar dan pendapatan bunga bank sebesar Rp27.345.024.
"Tentunya, pelaporan dana kampanye periodik tiap bulan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam transparansi," tegasnya.
Tak Ada Sumbangan Partai Koalisi
Prabowo-Sandiaga diusung Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, dan PKS. Namun tak satu pun partai koalisi itu menyumbangkan dana kampanye ke BPN.
Thomas Djiwandono mengaku tak keberatan soal partai koalisi yang tak menyumbang. Dia memaklumi karena Pemilu 2019 digelar serentak antara pilpres dengan pileg.
"Jadi sekarang sistemnya tidak sentralisasi. Kerja saya juga jadi lebih mudah. Biar caleg saja yang mengeluarkan biaya langsung di daerahnya," kata Tomy
Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean tak mau berkomentar lebih dalam soal dana kampanye Prabowo-Sandiaga. Meski begitu, dia mengakui Partai Demokrat memang belum menyetor pada BPN.
"Itu rahasia dapur dulu, lah," kata juru bicara BPN itu kepada reporter Tirto, Rabu (28/11/2018). "Belum [menyumbang], belum."
Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengakui partainya belum menyumbang dana ke BPN. Akan tetapi bagi juru bicara BPN itu, PKS membantu dengan cara yang lain.
"Sumbangan dana tidak dilakukan ke BPN, tapi langsung ke kader PKS. Gerindra dan partai lain punya cara berbeda, monggo," kata Mardani kepada reporter Tirto.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
