tirto.id - Tokoh Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab mengingatkan pada semua pihak untuk tidak merusak acara reuni akbar 212 yang akan dilaksanakan pada Minggu, 2 Desember 2018 di Monas, Jakarta Pusat.
"Saya ingatkan pada semua pihak jangan ada yang menggembosi apalagi merusak acara reuni akbar 212. Pada segenap laskar dan pendekar, jawara dan sakera wajib waspada dan siaga untuk menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Rizieq seperti dikutip akun YouTube Front TV.
Video Rizieq yang diunggah di YouTube pada Kamis (29/11/2019) pukul 23.55 WIB itu juga berisi ajakan untuk mengikuti reuni akbar 212. Rizieq mengajak seluruh elemen masyarakat, baik dari unsur PNS, pedagang, petani, TNI dan Polri, hingga para pejabat.
Menurut Rizieq, reuni 212 bukan sekadar aksi demonstrasi biasa, tapi merupakan media konsolidasi umat Islam dan rakyat Indonesia untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan.
"Reuni 212 adalah momentum kebangkitan umat Islam dan rakyat Indonesia untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik, insyaallah," kata Rizieq.
Menurutnya, peserta yang mau hadir pada reuni 212 berarti dia mau untuk menjaga NKRI dan Pancasila dari para pemecah belah bangsa, melindungi konstitusi dari para penista agama dan memelihara kebhinnekaan dari para pengadu domba rakyat.
Pentolan FPI ini juga meminta bantuan pemilik gedung di sekitar Monas dan sepanjang Jalan Sudirman-Jalan Thamrin untuk membuka gedung-gedung saat reuni akbar dan membantu para peserta reuni akbar 212 yang disebut akan datang dari berbagai daerah.
Rizieq juga mengimbau para peserta yang datang ke reuni agar jangan membuang sampah sembarangan, jangan merusak tanaman, dan selalu menghormati para petugas yang berjaga untuk mengamankan demo.
"Kibarkan sejuta bendera merah putih, kibarkan bender tauhid dalam aneka warna," tutur Rizieq.
Acara reuni 212 itu akan dimulai dengan salat tahajud berjamaah hingga salat subuah berjamaah. Selain itu juga akan diadakan acara zikir dan istighosah.
Video berdurasi 6 menit itu tak hanya menyiarkan ajakan Rizieq, tapi juga peringatan di akhir video agar Joko Widodo dan rezimnya tidak boleh menghadiri reuni akbar 212. Sebab, Jokowi dan rezimnya dianggap sudah mengkriminalisasi ulama alumni 212.
"Jokowi dan rezimnya tidak berhak hadir di reuni 212 karena mengkriminalisasi ulama dan aktivis 212," demikian tertulis kalimat menjelang akhir video.
Acara reuni 212 ini ditentang sejumlah pihak. Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menegaskan Hanura melarang kadernya untuk ikut acara Reuni Akbar Alumni (RAA) 212. Hal ini karena acara tersebut dianggap lebih berbau politis daripada keagamaan.
Sekretaris Jenderal Gerakan Jaga Indonesia, Boedi Djarot mengatakan organisasinya meminta Polda Metro Jaya melarang Reuni Akbar 212 yang akan digelar pada 2 Desember mendatang.
“Kami minta agar kepolisian mencegah aksi reuni 212. Aksi itu kami nilai sebagai gerakan HTI [Hizbut Tahrir Indonesia] yang sedang berdakwah tentang negara khilafah,” kata Boedi di Polda Metro Jaya, pada Senin (26/11/2018).
Sementara itu, Anggota Forum Silaturahmi Aktivis 212, Kapitra Ampera mengatakan ada kejanggalan Reuni Akbar Mujahid 212. Menurut dia banyak hal yang keluar dari konteks keislaman. Ia menjelaskan alasan keberatannya terhadap aksi tersebut.
“Bagi kami bahwa Reuni 212 itu tidak lebih daripada merayakan kejahatan orang lain yang sedang menjalani hukuman atas perbuatannya,” kata dia di Polda Metro Jaya, Rabu (28/11/2018).
Ia berpendapat kegiatan tersebut terlalu kejam sebab seolah-olah Islam itu penuh dengan ajaran dendam dan amarah.
“Bagaimana perasaan keluarga [inti dan kerabat] orang tersebut bahwa setiap tahun kejahatan bapaknya atau saudaranya itu dirayakan?” ucap Kapitra.
Dengan adanya kegiatan reuni itu, Kapitra dan jajarannya hendak membuat aksi tandingan yang akan diselenggarakan di Monas sejak Sabtu (1/12/2018) pukul 19.00 hingga Minggu (2/12/2018), pukul 15.00 WIB. Massa diperkirakan berjumlah dua hingga empat juta orang.
Editor: Dipna Videlia Putsanra
