Indeks Narapidana

Lapas Palu dan Donggala rusak akibat gempa dan tidak bisa dihuni untuk sementara waktu.

Polri akan mengeluarkan DPO bagi napi yang kabur saat gempa di Sulawesi Tengah, jika mereka tak melapor dalam jangka waktu tertentu.

Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Palu diberi keleluasaan pulang ke rumah bertemu keluarga mereka untuk sementara waktu.

Ada 1.425 napi dan tahanan yang kini membaur bersama warga Palu dan Donggala. Mereka cuma diberi waktu seminggu berada di luar, sebelum "diburu" kembali jika tak menyerahkan diri.

Ada 1.425 narapidana dan tahanan di Sulawesi Tengah kabur untuk menyelamatkan diri ketika gempa 7,4 SR dan tsunami melanda Palu dan Donggala, Jumat (28/9/2018).

Direktur ICJR Anggara merekomendasikan agar Dirjen PAS bisa menolak narapidana untuk dipenjara, mengingat lapas-lapas di Indonesia sudah overcrowded.

Direktur Center For Detention Studies (CDS) Ali Aranoval menilai, permasalahan yang ada di seluruh lapas di Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi beban Dirjen PAS, namun juga Presiden Joko Widodo.

Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami, meminta masyarakat agar memberinya waktu setahun, untuk membenahi permasalahan yang ada di lapas seluruh Indonesia.

Norwegia telah membuktikan bahwa tak ada salahnya dengan memperlakukan para pelanggar hukum secara manusiawi.

Kapolres Jakara Timur Yoyon Tony Surya Putra berkata dua napi yang kabur adalah hoaks, tapi kemudian dibantah Kapolda Metro Jaya.

"Berapa jatah obat perorangan, hanya Rp1000 per orang. Apalah artinya yang 1000 di dewasa ini," ujar Adrianus.

"Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan Remisi Khusus (RK) Waisak kepada 841 narapidana beragama Budha."

Bentuk penjara yang ideal hanyalah segelintir faktor untuk menumpas terorisme. Banyak hal lain yang patut diperhatikan seperti cara memperlakukan napi teroris di dalam penjara.

Kronologi kerusuhan
Polisi dan Narapidana Teroris

Mako Brimob merupakan fasilitas negara dan termasuk ke dalam objek vital yang harus dilindungi oleh seluruh kekuatan angkatan bersenjata.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengajukan usulan agar narapidana kasus ringan tak perlu mendapat hukuman kurungan.

Napi AS berbondong-bondong jadi mualaf demi ketenangan dan perlindungan diri. Tapi dikhawatirkan kena pengaruh tahanan ekstremis.

Aturan terkait pemenuhan hak narapidana sudah diatur pemerintah melalui UU No 12 tahun 1995 salah satu diantaranya narapidana berhak mendapat pelayanan kesehatan.

Remisi diberikan kepada narapidana beragama Hindu yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

Bagi korban aksi teror tidak mudah untuk memaafkan mantan narapidana terorisme. Namun, pada akhirnya, para penyintas itu bisa memberikan maaf kepada pelaku teror yang pernah membuat mereka mengalami penderitaan panjang.