Indeks Minerba
Menilik Sisi Gelap Dunia Tambang, Sumber Kas Terbesar RI
Sektor minerba menyumbang pundi-pundi uang yang fantastis. Namun aktivitas pertambangan acap kali menelan tak sedikit korban.
Sri Mulyani Sebut Penerimaan Negara Naik Berkat Sektor Minerba
Sri Mulyani sebut penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara 2021 menjadi tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Jokowi Sebut RI akan Setop Ekspor Bahan Mentah Secara Bertahap
Jokowi kembali menekankan daftar bahan mentah yang ekspornya akan dihentikan seperti nikel, bauksit hingga tembaga.
Isi Revisi UU Minerba Terbaru: Daftar 15 Perubahan di Batang Tubuh
DPR mengesahkan revisi UU Minerba terbaru pada Selasa, 12 Mei 2020.
Freeport Transisi Tambang, Produksi Tembaga Indonesia 2019 Anjlok
Produksi tembaga Indonesia sepanjang 2019 cuma 176.400 ton, turun dari produksi 2018 yang mencapai 230.923 ton.
Investor Smelter Selain Perusahaan Tambang Bisa Pakai Izin Industri
Pemerintah bakal memisakan perizinan untuk smelter perusahaan tambang dan pengolahan.
Jatam: Pasal yang Sering Jadi Alat Kriminalisasi Penolak Tambang
Jatam menyebut setidaknya terdapat 10 pasal yang bermasalah dan kerap digunakan untuk mengkriminalisasi warga yang melakukan penolakan tambang.
Inalum Khawatir Pasokan Bahan Baku untuk Industri Hilirisasi Seret
Inalum mengkhawatirkan pasokan bahan baku untuk industri hilirisasi tersendat, karena pasokan bahan baku yang saat ini diproduksi dalam negeri lebih banyak diekspor.
Jonan Sebut Harga Migas dan Minerba Tak Terpengaruh Tahun Politik
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, tidak ada hubungan antara harga migas dan tahun politik yang sedang terjadi di Indonesia.
Seluruh Perusahaan Minerba Wajib Gunakan e-PNBP Mulai 1 Maret 2019
Kementerian ESDM mewajibkan seluruh perusahaan minerba memasukkan data pendapatan dan melakukan transaksi PNBP melalui aplikasi berbasis web e-PNBP mulai 1 Maret 2019.
Menteri Darmin Jelaskan Alasan Pemerintah Belum Bahas RUU Minerba
IMEF mendesak pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan RUU Migas dan RUU Minerba yang masing-masing tertunda sejak 2006 dan 2015.
ESDM Akan Cabut Izin Usaha Tambang Jika Perusahaan Tak Pakai MOMS
Kementerian ESDM akan mencabut izin usaha tambang perusahaan yang tak memasukkan data ke aplikasi MOMS.
Penerimaan Negara dari Minerba Lampaui Target Jadi Rp40,6 Triliun
“Peningkatan capaian tersebut karena ada peningkatan kepatuhan pembayaran kewajiban perusahaan dan adanya tren kenaikan harga komoditas minerba,” kata Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono.
Menteri Jonan: IUPK Freeport Tunggu Pembahasan Sri Mulyani
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan rencana perubahan kontrak PT Freeport Indonesia jadi IUPK menunggu pembahasan dengan Menkeu, Sri Mulyani.
Freeport Menanti IUPK Sementara Agar Bisa Ekspor
PT Freeport Indonesia minta pemerintah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara agar bisa mendapatkan izin relaksasi ekspor.
Dampak PP Minerba Baru Ke Industri Belum Terasa
Kementerian Perindustrian belum melihat ada dampak signifikan dari pemberlakuan PP Minerba yang baru ke sektor industri nasional, baik yang terkait smelter maupun bukan.
Menimbang Relaksasi Ekspor Nikel
Wacana relaksasi ekspor bijih nikel memunculkan tanggapan beragam. Tak sedikit yang menilai pemerintah tidak konsisten menjalankan UU Minerba. Pemerintah masih mengkaji lebih detail terkait jenis mineral yang akan mendapat relaksasi ekspor. Publik hanya bisa berharap pemerintah komitmen pada prinsip nilai tambah pengelolaan mineral ini.
Cuci Tangan Menghindari Kewajiban ala Newmont
Newmont akhirnya memilih hengkang dari Indonesia, di tengah ruwetnya polemik pembangunan smelter dan kewajiban divestasi saham. Tambang mereka akhirnya jatuh ke tangan Medco.
Kementerian ESDM dan KPK Tingkatkan Koordinasi Minerba
Kementerian ESDM melakukan pertemuan dengan KPK untuk meningkatkan koordinasi di sektor mineral dan batu bara. KPK sangat mendukung Kementerian ESDM dalam melakukan penataan-penataan di semua sektor. Dukungan dari KPK, misalnya, dalam penataan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang membuat penataan di Kementerian ESDM berjalan sangat baik. KPK juga berjanji mengusut 3.966 izin usah pertambangan (IUP) yang belum memenuhi status clean and clear dengan target penyelesaian pada Mei 2016.