Indeks Minerba

Pemerintah bakal memisakan perizinan untuk smelter perusahaan tambang dan pengolahan.

Jatam menyebut setidaknya terdapat 10 pasal yang bermasalah dan kerap digunakan untuk mengkriminalisasi warga yang melakukan penolakan tambang.

Inalum mengkhawatirkan pasokan bahan baku untuk industri hilirisasi tersendat, karena pasokan bahan baku yang saat ini diproduksi dalam negeri lebih banyak diekspor.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, tidak ada hubungan antara harga migas dan tahun politik yang sedang terjadi di Indonesia.

Kementerian ESDM mewajibkan seluruh perusahaan minerba memasukkan data pendapatan dan melakukan transaksi PNBP melalui aplikasi berbasis web e-PNBP mulai 1 Maret 2019. 

IMEF mendesak pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan RUU Migas dan RUU Minerba yang masing-masing tertunda sejak 2006 dan 2015.

Kementerian ESDM akan mencabut izin usaha tambang perusahaan yang tak memasukkan data ke aplikasi MOMS.

“Peningkatan capaian tersebut karena ada peningkatan kepatuhan pembayaran kewajiban perusahaan dan adanya tren kenaikan harga komoditas minerba,” kata Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan rencana perubahan kontrak PT Freeport Indonesia jadi IUPK menunggu pembahasan dengan Menkeu, Sri Mulyani. 

PT Freeport Indonesia minta pemerintah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara agar bisa mendapatkan izin relaksasi ekspor.

Kementerian Perindustrian belum melihat ada dampak signifikan dari pemberlakuan PP Minerba yang baru ke sektor industri nasional, baik yang terkait smelter maupun bukan.

Wacana relaksasi ekspor bijih nikel memunculkan tanggapan beragam. Tak sedikit yang menilai pemerintah tidak konsisten menjalankan UU Minerba. Pemerintah masih mengkaji lebih detail terkait jenis mineral yang akan mendapat relaksasi ekspor. Publik hanya bisa berharap pemerintah komitmen pada prinsip nilai tambah pengelolaan mineral ini.

Newmont akhirnya memilih hengkang dari Indonesia, di tengah ruwetnya polemik pembangunan smelter dan kewajiban divestasi saham.

Kementerian ESDM melakukan pertemuan dengan KPK untuk meningkatkan koordinasi di sektor mineral dan batu bara. KPK sangat mendukung Kementerian ESDM dalam melakukan penataan-penataan di semua sektor. Dukungan dari KPK, misalnya, dalam penataan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang membuat penataan di Kementerian ESDM berjalan sangat baik. KPK juga berjanji mengusut 3.966 izin usah pertambangan (IUP) yang belum memenuhi status clean and clear dengan target penyelesaian pada Mei 2016.