tirto.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengakui, investasi hilirisasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) belum sepenuhnya berkeadilan bagi pengusaha lokal dan masyarakat setempat. Ia beralasan, investasi hilirisasi belum bisa memberikan dana transfer ke daerah (TKD) dengan maksimal, sekaligus belum mampu memberdayakan pengusaha lokal meski nilai tambah diterima negara dan investor.
"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang belum tentu betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta, sebagaimana dikutip dari akun Youtube Kementerian Investasi/BKPM, Kamis (11/7/2024).
Bagi masyarakat sekitar, dampak buruk hilirisasi bisa dialami beragam. Bahlil menjelaskan, investor akan mengambil lahan dengan potensi minerba di dalamnya.
"Bagaimana caranya di sana? Investor ambil tanahnya, kemudian yang punya tanah, yang punya kebun itu dibicarain, mau dijual berapa per meter. Setelah sepakat, itu mereka bayar," ujar Bahlil saat menjelaskan proses akuisisi lahan di Kawasan hilirisasi nikel di Weda Bay, Maluku Tengah.
Bahlil mengatakan, masyarakat akan mendapat keuntungan dari lahan tambang jika dia bisa menginvestasikan kembali uang yang mereka dapat. Di sisi lain, masyarakat tidak akan mendapat keuntungan jangka panjang jika tidak mengalihkan uang yang didapat ke aset investasi, bahkan terkadang justru timbul masalah dari ketidaksesuaian perjanjian dengan investor.
Dari sisi lingkungan, investasi hilirisasi minerba bisa mengakibatkan dampak negatif seperti penggusuran penduduk hingga hilangnya lahan perkebunan dan pertanian milik rakyat. Lebih parah lagi, pengelolaan investasi yang buruk di daerah kaya minerba juga berpotensi memperparah ketimpangan.
"Ketimpangan ini ada dua, apakah masyarakat lokal yang ada atau masyarakat lain yang datang menambah jumlah penduduk di situ? Ini juga yang akan kita bicarakan," lanjut Bahlil.
Sebagai 'barang' baru, hilirisasi minerba kadang menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang meramu formulasi agar investasi hilirisasi minerba dapat lebih berkeadilan bagi masyarakat dan berorientasi lingkungan.
Selain itu, Bahlil menambahkan, pemerintah juga berkewajiban untuk menyelesaikan masalah hilirisasi di publik. "Jadi pemerintah tidak boleh diam untuk melihat hal-hal yang belum adil," tegas Bahlil.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
