Indeks Menkumham

"Kami mau adalah supaya prosesnya itu lebih cepat transparan itu yang mau digunakan oleh Perpres itu. Bagaimana pun kita membutuhkan investasi," ujar Yasonna.

Menkumham RI Yasonna Laoly ingin penjara tak terlalu penuh. Namun, dengan sistem hukum yang seperti sekarang hal tersebut sulit diwujudkan.

"Idenya sih baik tapi jangan sampai menabrak putusan konstitusi,” ujar Menkumham terkait larangan mantan napi koruptor ikut pilkada.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengajukan usulan agar narapidana kasus ringan tak perlu mendapat hukuman kurungan.

"Serahkan ke Polri lah supaya betul-betul bisa diungkap. Jadi apa yang selama ini saya kira Polri sudah punya informasi yang bisa ditindaklanjuti," kata Yasonna.

Menkumham Yasonna Laoly mempersilakan publik menggugat sejumlah pasal kontroversial di UU MD3 hasil revisi terbaru yang kini sudah resmi menjadi undang-undang.

Menkumham Yasonna Laoly berdalih pernah menyampaikan kepada DPR agar pasal-pasal kontroversial di UU MD3 tidak dimasukkan.

Masuknya pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 dinilai sebagai kesalahan fatal Yasonna yang menjadi wakil pemerintah selama pembahasan undang-undang.

Yasonna mengakui bahwa Presiden awalnya tidak mengetahui isi perubahan UU MD3.

Yasonna Laoly meminta kedua kubu yang bertikai di Partai Hanura untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik.

Yasonna enggan berbicara banyak usai diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam penyidikan korupsi e-KTP dengan tersangka Anang Sugiana Sudiharjo.

Yasonna juga akan memberikan remisi Natal dan Tahun Baru kepada para narapidana lain.

"Kalau kita sudah mendapat penambahan, 14 ribu di dalamnya sipir lapas dan prestasi kita di lapas masih ada pelarian, masih ada narkoba masih ada lain-lain. Damn!" ujar Menkumham Yasonna Laoly.

Menkumham Yasonna Laoly memberikan tanggapan dingin soal keputusan Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi soal penundaan rencana pembentukan Densus Tipikor.

Mentkumham Yasonna H. Laoly mengatakan, Ahok belum mendapat remisi karena belum memenuhi syarat minimal enam bulan ditahan.

Menteri Yasonna mengatakan, pemerintah belum berencana membubarkan ormas lain. Meski sudah ada inidikasi, namun pembubaran ormas membutuhkan kajian menyeluruh.

Febri enggan membeberkan secara rinci aliran dana berdasarkan hasil pemeriksaan Yasonna.

KPK menjadwalkan pemanggilan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik (e-KTP) hari ini.

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah memutuskan Ahok tetap menempati rutan Mako Brimob pada Rabu (21/6/2017).

Penyidik BNN telah menemukan sel narapidana mewah di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.