Masuk tirto.id
tirto.id - Pengalaman kandas di seleksi sebelumnya tak menyurutkan niat Ihfa (33) untuk kembali merajut asa pada pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang digelar pada November 2026 mendatang. Keputusan pekerja swasta ini untuk kembali bertaruh dalam seleksi abdi negara demi mengejar masa depan yang mapan nan aman.
Bagi Ihfa, hasrat untuk kembali mendaftar dalam seleksi CPNS didasari oleh refleksi panjang atas realitas industri tempatnya mencari nafkah saat ini.
Pengalaman pertamanya mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2024 di instansi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyisakan catatan tersendiri. Meski sempat lolos pada tahap administrasi, ia harus kandas di tahap Computer Assisted Test (CAT) akibat persiapan yang minim dan manajemen waktu yang kurang matang.
"Situasi industri kita sekarang penuh ketidakpastian, dan industri yang saya mainkan sekarang enggak baik-baik aja, makanya gue pengen nyoba lagi," ujar Ihfa saat berbincang dengan Tirto, Senin (9/11/2026).
Ia secara terbuka mengakui bahwa kegagalannya bukan disebabkan oleh tingkat kesulitan soal semata, melainkan karena minimnya persiapan matang serta manajemen waktu pengerjaan yang buruk akibat kebiasaan belajar sistem kebut semalam.
Kegagalan tersebut menyadarkan Ihfa bahwa mengikuti seleksi abdi negara tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah atau sekadar mengandalkan faktor keberuntungan semata. Dibutuhkan strategi khusus, latihan intensif, serta penguasaan materi yang mendalam agar mampu melampaui passing grade yang ketat dan bersaing dengan ratusan ribu peserta lainnya.
“Karena kalau gue lihat tuh meskipun sudah lulus passing grade, tetap gak menjamin kita bisa lolos ke tahap selanjutnya. Karena bisa jadi nilai yang lain lebih tinggi. Jadi harus punya target tinggi juga,” ucapnya.
Evaluasi diri inilah yang kemudian membuatnya lebih berhati-hati sekaligus matang dalam merencanakan strategi apabila ia memutuskan untuk kembali mengambil kesempatan pada seleksi periode-periode berikutnya.
Terlebih lagi, situasi ekonomi makro dan iklim industri tempatnya bekerja saat ini memberikan sinyal yang semakin mengkhawatirkan. Ketidakpastian global, gelombang efisiensi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) korporasi, serta ketidakpastian regulasi industri membuat posisi para pekerja swasta kian berada di ujung tanduk tanpa jaminan perlindungan yang memadai.
Kondisi riil inilah yang pada akhirnya menjadi penguat bagi Ihfa dan mungkin jutaan pekerja swasta lainnya untuk kembali melirik seleksi CPNS sebagai benteng perlindungan demi meraih rasa aman dan kepastian hidup di masa depan.
“Kalau CPNS emang ya realistisnya kan untuk keamanan karier, kayak keamanan karier ke depannya, terus lebih settle aja,” tambah Ihfa.
Langkah Strategis Pemerintah dan Target 150.000 Formasi
Di tingkat pemangku kebijakan, pemerintah merespons kebutuhan penataan tenaga kerja melalui pengadaan formasi baru. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa seleksi CPNS yang direncanakan memiliki target sekitar 150.000 formasi ini difokuskan secara khusus untuk mengakselerasi program-program strategis nasional yang menjadi prioritas percepatan pemerintah.
"CPNS itu dipersiapkan untuk mengisi program hasil paling terbaik cepatnya Presiden," ujar Rini Widyantini saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, Rini merinci bahwa alokasi formasi tersebut akan diarahkan untuk mendukung sektor-sektor krusial, mulai dari program sekolah terintegrasi, sekolah unggulan Garuda, hingga pemenuhan kebutuhan tenaga khusus seperti polisi hutan.
Terkait jadwal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan proses pengumuman resmi dapat dimulai pada bulan November tahun ini, setelah sebelumnya ruang rekrutmen lebih banyak diberikan kepada para fresh graduate.
Kendati demikian, kepastian mengenai porsi bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun jalur spesifik lainnya masih bergantung pada peta kompetensi yang diusulkan oleh masing-masing instansi, baik untuk jalur jabatan terampil maupun ahli.
Ketimpangan Struktural dan Tekanan Sektor Swasta
Di luar antusiasme publik menyambut seleksi CPNS, persoalan ketenagakerjaan nasional menyimpan masalah yang kompleks. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, memaparkan bahwa ekspansi lapangan kerja formal di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja baru setiap tahunnya yang mencapai angka 2 hingga 3 juta orang.
Sementara itu, pembukaan lapangan kerja baru pada semester pertama 2026 baru menyentuh angka 1,4 juta. Angka tersebut, jika dikalikan dua, baru sekadar menutupi pertumbuhan angkatan kerja baru. Angka ini belum menghitung jutaan pengangguran terbuka, setengah penganggur, hingga korban PHK yang ada.
“Jadi, untuk memastikan kepastian kerja, kesejahteraan, perlindungan kompetitif, tentunya swasta harus diundang dan merealisasikan investasi lebih banyak. Tetapi kan yang terjadi sekarang mengalami kesulitan karena banyak distrust ya kepada pemerintah," ujar Timboel kepada Tirto, Senin (9/11/2026).
Menurut Timboel, sektor swasta seharusnya memegang peranan kunci dalam membuka lapangan kerja secara sistemik melalui arus investasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa iklim investasi kerap menemui hambatan serius akibat persoalan birokrasi, regulasi yang carut-marut, praktik pungutan liar, tingginya biaya operasional, hingga isu korupsi yang memicu krisis kepercayaan (distrust) di kalangan investor.
"Sehingga investasi pun yang masuk ya sekarang investasi padat modal, teknologi yang sedikit membuka lapangan kerja," ungkap Timboel menyoroti pergeseran tren investasi.
Ketidakpastian regulasi, kebijakan suku bunga, hingga instabilitas makroekonomi membuat para pelaku usaha, baik asing maupun domestik, memilih bersikap konservatif. Dampak langsungnya dirasakan oleh para pekerja swasta yang dihadapkan pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sewaktu-waktu manakala performa industri terganggu.
Kepastian Upah dan Perlindungan Kerja
Kondisi inilah yang pada akhirnya mendongkrak daya tarik profesi PNS di mata masyarakat. Di tengah rapuhnya jaminan di sektor swasta, birokrasi pemerintahan menawarkan instrumen perlindungan sosial yang jauh lebih mapan.
Timboel menjelaskan bahwa para pencari kerja sangat mendambakan sektor formal yang memberikan kepastian upah layak serta perlindungan dari ancaman PHK sepihak. Berbeda dengan korporasi swasta yang sangat bergantung pada fluktuasi pasar dan produktivitas langsung, pembiayaan penghasilan PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditopang oleh penerimaan pajak rakyat.
"Bahwa mereka, PNS-PNS itu susah di-PHK, beda dengan yang swasta. Jadi, kalau mencari pekerjaan formal lebih baik lagi kepada PNS," kata Timboel.
Selain jaminan kepastian kerja dan kecilnya risiko PHK, berbagai instrumen kesejahteraan modern turut memperkuat daya pikat korps aparatur negara. Mulai dari sistem remunerasi yang kompetitif melalui tunjangan kinerja (tukin), kepastian jenjang karier hingga jabatan tinggi, fasilitas beasiswa pendidikan lanjutan, hingga jaminan sosial di masa tua berupa pensiun dengan manfaat pasti bulanan, menjadikan profesi ini sebagai muara impian mayoritas pencari kerja.
Bahkan, fleksibilitas tambahan seperti ruang bagi sebagian pegawai negeri untuk menjalankan peran profesional lain secara legal turut menambah daya tarik institusional birokrasi.
“Yang memang menyebabkan mereka punya peluang-peluang yang lebih baik daripada swasta. Nah, sementara mereka juga susah di-PHK karena ada kepastian pembayaran tidak tergantung dari kinerja PNS itu sendiri, karena ada kepastian pembayaran upahnya,” tambah Timboel.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Andrian Pratama Taher
