Indeks Menkumham

PKPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai caleg sudah disahkan.

Menkumham Yasonna Laoly diperiksa oleh KPK pada hari ini terkait penyidikan korupsi e-KTP dengan tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

Menkumham Yasonna Laoly sempat menolak menandatangani draf PKPU.

Langkah pemerintah dan DPR memasukkan pasal tipikor dalam RKHUP dinilai KPK sebagai kemunduran dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Kemenkumham akan memanggil KPU untuk membahas draf PKPU yang berisi ketentuan larangan eks narapidana korupsi menjadi caleg.   

Menteri Yassona Laoly menilai, pelarangan mantan napi koruptor sebagai caleg itu sudah baik, tapi caranya yang tidak tepat.

Yasonna menyebut kompensasi bagi korban sebelumnya tak diatur dalam UU 15/2013.

Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi sudah meminta Menkumham Yasonna Laoly mendorong pembahasan definisi terorisme segera tuntas.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Tri Cahya Indra Purnama menyatakan bahwa PTUN menolak semua putusan penggugat yang diajukan kepada PTUN.

"Kami mau adalah supaya prosesnya itu lebih cepat transparan itu yang mau digunakan oleh Perpres itu. Bagaimana pun kita membutuhkan investasi," ujar Yasonna.

Menkumham RI Yasonna Laoly ingin penjara tak terlalu penuh. Namun, dengan sistem hukum yang seperti sekarang hal tersebut sulit diwujudkan.

"Idenya sih baik tapi jangan sampai menabrak putusan konstitusi,” ujar Menkumham terkait larangan mantan napi koruptor ikut pilkada.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengajukan usulan agar narapidana kasus ringan tak perlu mendapat hukuman kurungan.

"Serahkan ke Polri lah supaya betul-betul bisa diungkap. Jadi apa yang selama ini saya kira Polri sudah punya informasi yang bisa ditindaklanjuti," kata Yasonna.

Menkumham Yasonna Laoly mempersilakan publik menggugat sejumlah pasal kontroversial di UU MD3 hasil revisi terbaru yang kini sudah resmi menjadi undang-undang.

Menkumham Yasonna Laoly berdalih pernah menyampaikan kepada DPR agar pasal-pasal kontroversial di UU MD3 tidak dimasukkan.

Masuknya pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 dinilai sebagai kesalahan fatal Yasonna yang menjadi wakil pemerintah selama pembahasan undang-undang.

Yasonna mengakui bahwa Presiden awalnya tidak mengetahui isi perubahan UU MD3.

Yasonna Laoly meminta kedua kubu yang bertikai di Partai Hanura untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik.

Yasonna enggan berbicara banyak usai diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam penyidikan korupsi e-KTP dengan tersangka Anang Sugiana Sudiharjo.