tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
Komentar itu diberikan Fadli saat merespons pertanyaan ihwal maraknya temuan pelanggaran di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan selama Yasonna menjadi Menkumham.
Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung, Wahid Husein, Sabtu (21/7/2018).
"Ya itu kan haknya presiden, apakah presiden berani mengevaluasi itu? Karena ini kan menteri yang juga dari parpol pendukungnya [PDIP]. Kalau misalnya berani kemudian apa? Ditegur apa diberi sanksi atau semacamnya?" ujar Fadli di kawasan Thamrin, Jakarta, Senin (23/7/2018).
Wahid ditangkap KPK bersama 5 orang lain saat operasi dilakukan akhir pekan lalu. KPK juga membawa sejumlah uang dan kendaraan dari rumah pribadi Wahid usai penangkapan.
KPK telah menetapkan Wahid dan stafnya sebagai tersangka kasus dugaan suap jual-beli izin di Lapas Sukamiskin. Lembaga antirasuah juga memberi status pesakitan kepada dua napi yakni Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat.
Menurut Fadli, pemerintah harus melakukan perubahan sistemis untuk mencegah dan membasmi penyimpangan di Lapas atau Rutan. Ia juga menyinggung buruknya fasilitas di Rutan yang dianggapnya bisa menjadi sebab seseorang melakukan suap untuk mendapat fasilitas berlebih di tahanan.
"Saya melihat harus ada satu perubahan sistematik supaya penyimpangan tidak terjadi terutama terkait narkoba dan lain-lain [...] Kalau misalnya fasilitasnya memadai kan tak ada orang yang meminta lebih. Saya kira di negara lain fasilitas rutan manusiawi," tutur Fadli.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Alexander Haryanto
