Indeks Maruarar Sirait

Ara sebut permintaan perpanjangan insentif PPN DTP merupakan usulan pengembang.

Ara sebut rumah subsidi dengan ukuran 14-18 meter persegi juga mendapat banyak respon positif, terutama dari anak-anak muda.

Ara pun mengaku ingin peran UMKM semakin besar dalam pergelaran Piala Presiden 2025 demi memajukan usaha lokal, baik kuliner maupun merchandise.

Pembangunan rumah rakyat di lahan lapas dinilai solusi cepat, tapi perlu kajian matang agar tak abaikan hak warga binaan dan potensi konflik sosial.

Tautan di yang terdapat di unggahan mengarahkan ke situs dan akun media sosial yang tidak terkait sama sekali dengan Kementerian PKP.

124 wartawan telah mendaftar untuk mendapatkan rumah subsidi yang ditawarkan Kementerian PKP kepada pekerja media.

Ara meminta bos Lippo Group itu untuk  mengembalikan uang ke konsumen sesuai tenggat waktu yang ditentukan, yakni 23 Juli 2025.

Tim Inspektorat Jenderal PKP menemukan bahwa pembangunan 2.100 rumah tersebut tidak sesuai aspek fondasi yang diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

Maruarar mengaku akan bertemu dengan bos Lippo Group, John Riady, usai kunjungan kerja ke Qatar demi menyelesaikan polemik Meikarta.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan bahwa rumah ini akan mulai diserahkan kepada wartawan bulan depan.

Maruarar Sirait, telah mengalokasikan 220 ribu unit rumah subsidi untuk wartawan, polisi, hingga TNI.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjanjikan untuk membangun 1000 rumah subsidi untuk wartawan, tetapi syaratnya harus berpengasilan rendah.

Maruarar Sirait segera bersurat kepada KPK untuk meminta izin penggarapan lahan bekas korupsi BLBI jadi program 3 juta perumahan rakyat.

Maruarar Sirait hingga Gus Ipul menemui pimpinan KPK membahas pencegahan korupsi di kementerian masing-masing.

Ara menuturkan jika nantinya ditemukan penyelewengan yang terindikasi pidana, maka bisa dijerat secara hukum.

Ara mengaku rencana pertemuan akan digelar pada 20 Maret 2025 tetapi tidak merinci lokasi pertemuannya.

Maruarar Sirait (Ara), menegaskan tidak ada raja kecil di Indonesia, yang merupakan negara kesatuan.

Sri Mulyani Indrawati, menyatakan lembaganya segera menerbitkan surat berharga negara (SBN) perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Menteri Ara mengatakan pihaknya akan kembali menindaklanjuti bantuan dari BI berupa relaksasi GWM untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Maruarar Sirait, meminta perusahaan yang menutup akses jalan di Pantai Indah Kapuk (PIK) I, Jakarta Utara, segera dibuka.