Indeks Maruarar Sirait

Maruarar Sirait, telah mengalokasikan 220 ribu unit rumah subsidi untuk wartawan, polisi, hingga TNI.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjanjikan untuk membangun 1000 rumah subsidi untuk wartawan, tetapi syaratnya harus berpengasilan rendah.

Maruarar Sirait segera bersurat kepada KPK untuk meminta izin penggarapan lahan bekas korupsi BLBI jadi program 3 juta perumahan rakyat.

Maruarar Sirait hingga Gus Ipul menemui pimpinan KPK membahas pencegahan korupsi di kementerian masing-masing.

Ara menuturkan jika nantinya ditemukan penyelewengan yang terindikasi pidana, maka bisa dijerat secara hukum.

Ara mengaku rencana pertemuan akan digelar pada 20 Maret 2025 tetapi tidak merinci lokasi pertemuannya.

Maruarar Sirait (Ara), menegaskan tidak ada raja kecil di Indonesia, yang merupakan negara kesatuan.

Sri Mulyani Indrawati, menyatakan lembaganya segera menerbitkan surat berharga negara (SBN) perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Menteri Ara mengatakan pihaknya akan kembali menindaklanjuti bantuan dari BI berupa relaksasi GWM untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Maruarar Sirait, meminta perusahaan yang menutup akses jalan di Pantai Indah Kapuk (PIK) I, Jakarta Utara, segera dibuka.

Pemerintah menyatakan bahwa tiga tower rumah susun di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Utara, siap diresmikan.

Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri untuk menggelar makan siang sekaligus rapat terbatas (ratas).

BI menyatakan komitmennya untuk membantu menyukseskan program 3 juta rumah dengan menambah insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Maruara Sirait mengatakan sudah ada 5 lahan milik BUMN yang ada di Jakarta dan sekitarnya bisa dijadikan hunian program 3 juta rumah.

Menteri Ara, mengungkapkan seluruh menteri harus siap apabila Presiden Prabowo hendak melakukan reshuffle.

Maruarar Sirait, mengungkap bahwa investor yang bersedia mendanai pembangunan satu juta rumah tidak hanya Qatar.

Pemerintah harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat menengah ke bawah dan transparan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Prabowo akan mendirikan perumahan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, hingga Senayan, Jakarta Pusat, yang nantinya dibiayai Qatar.

Ara mengatakan, rumah skema tersebut juga akan diberikan untuk masyarakat yang punya penghasilan harian seperti tukang bakso dan penjual sayur.

Klasifikasi kemiskinan berdasarkan kepemilikan hunian seperti usulan Maruarar dinilai tidak tepat. Mengapa?