Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah menggandeng pihak swasta untuk membangun 2.603 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana Sumatra. Pembangunan ribuan huntap itu, tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menurut dia, pembangunan huntap tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas pihak, mulai dari yayasan sosial, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah (Pemda), hingga perusahaan penyedia listrik.
“Pembangunan huntap (hunian tetap). Kami sudah mulai menyerahkan ratusan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Ini kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi,” kata pria yang akrab disapa Ara itu, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Ia menjelaskan skema pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan dukungan berbagai institusi. Pemerintah daerah dan BUMN menyediakan lahan, sementara pembangunan fisik dikerjakan pihak swasta.
“Jadi, ini yang non-APBN, tapi tanahnya disiapkan oleh dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Danantara, pemda, listriknya dibantu PLN, tetapi yang membangun itu adalah swasta sebesar 2.603 rumah,” ujarnya.
Maruarar menyebut model kolaborasi tersebut menjadi salah satu cara pemerintah mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan negara. Selain program huntap, Kementerian PKP juga menyiapkan stok panel rumah instan sederhana sehat (Risha) sebagai cadangan untuk penanganan bencana.
“Untuk rumah khusus ini 1.510 unit, Rp199 miliar. Ini ada beberapa daerah yang utamanya di NTT, Larantuka dan di Lebak di Banten. Serta untuk stok panel risha untuk cadangan sehingga kita nanti sudah ada ready stock kalau terjadi bencana,” kata dia.
Dalam rapat itu, Ara turut memaparkan sejumlah program prioritas kementeriannya, termasuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disebut menyerap 83,12 persen anggaran Kementerian PKP.
Ia mengatakan BSPS menjadi program utama pemerintah untuk mendukung pembangunan dan perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan pesisir, perkotaan, dan pedesaan.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
