Indeks Mahkamah Konstitusi

Dewan Etik MK memeriksa Ketua MK Arief Hidayat selama sejam pada hari ini.

Keputusan Komisi III menunjuk Arief Hidayat sebagai hakim MK dianggap akan menurunkan citra MK.

Arief Hidayat menolak berkomentar lebih jauh terkait lobi-lobi yang dilakukan untuk memuluskan uji kelayakan dirinya sebagai hakim MK.

Dewan Etik MK menyerahkan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi, Arief Hidayat. 

Arief Hidayat tetap yakin pelaporan dirinya ke Dewan Etik MK tidak akan mempengaruhi proses fit and proper test dirinya di DPR.

ICW dan anggota koalisi lain berencana melaporkan Arief Hidayat lantaran diduga melobi DPR saat uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test di DPR.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Hakim MK Anwar Usman.

"Kita prinsip dalam putusan kemarin kita nggak mau membentuk agama baru, tapi kita harus mengakui bahwa di Indonesia ini ada kepercayaan yang tidak melalui jalur agama, Pancasila," kata Arief Hidayat.

Penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan ingin kolom agama KTP elektronik ditulis spesifik.

Ada tiga alasan yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia sehingga sering muncul gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi.

KPK bisa memeriksa seorang tersangka tindak pidana korupsi tanpa izin presiden.

MK menolak permohonan gugatan uji materi tentang permohonan uji materi tentang pemasyarakatan terkait aturan pemberian remisi.

"Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Selasa (7/11/2017).`

Lima napi korupsi menyebutkan bahwa ketentuan a quo telah menghambat para pemohon untuk mendapatkan remisi.

Pasca ditolaknya gugatan kubu Djan Faridz oleh MK, Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi meminta pendukung kubu Djan untuk bergabung kembali untuk bersama menghadapi Pemilu 2019.

Pengesahan Perppu Ormas menjadi UU oleh DPR RI berpeluang besar menyebabkan materi gugatan terkait beleid itu di MK kehilangan objek uji materinya.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto resmi mendaftarkan gugatan atas SK Menkumham terkait pembubaran ormas ini ke PTUN pada 13 Oktober lalu.

Mahkamah Konstitusi menyatakan penegak hukum tetap bisa menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru meski penetapan tersangka sudah pernah dibatalkan sidang praperadilan.

Salah satu saksi ahli di sidang gugatan uji materi UU Nomor 1/PNPS/1965 atau UU Penodaan Agama di MK berpendapat ajaran Ahmadiyah layak dianggap sesuai dengan ajaran Islam.

Apindo mengimbau pada KPPU untuk mematuhi putusan MK terkait dikabulkannya uji materi terhadap UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.