Indeks Mahkamah Konstitusi

Presiden memaparkan pencapaian lembaga-lembaga negara hingga saat ini, misalnya seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Jokowi juga mengingatkan agar jangan cepat berpuas diri.

Patrialis dituntut 12,5 tahun penjara karena dinilai terbukti menerima suap untuk pengurusan uji materi Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan sebagai negara demokrasi tidak satupun institusi di Indonesia ini yang memiliki kekuasaan mutlak.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap pansus hak angket KPK tidak beraktivitas setelah persidangan perdana uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Panitera MK Kasinur tidak mau mengungkapkan hasil pertemuannya dengan perwakilan Aksi 287.

Sejumlah petinggi GNPF MUI serta Presidium Alumni 212 lainnya juga akan menyusul antara lain Slamet Ma'arif dan Amien Rais.

Putusan MK diharapkan dapat mengakhiri polemik ketentuan presidential threshold dalam UU Penyelenggaraan Pemilu, sehingga perdebatan soal ambang batas pencalonan presiden tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Menurut PDIP, Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan penentuan angka presidential threshold kepada pembuat undang-undang.

Majelis Hakim MK menolak gugatan uji materi atas UU Pemda terkait penyerahan kewenangan pengelolaan sekolah tingkat SMA/SMK kepada pemerintah provinsi.

Mahfud setuju bahwa KPK perlu mendapatkan pengawasan, tetapi bukan oleh hak angket DPR.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana mengajukan uji materi Perppu No.2 tahun 2017 tentang ormas ke Mahkamah Konstitusi.

Proses pemilihan dilakukan dalam rapat tertutup yang hanya dihadiri sembilan hakim konstitusi, melalui musyawarah mufakat.

Keputusan pemilihan ketua MK diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dalam rapat pleno terbuka untuk umum jika tidak mencapai aklamasi.

Setelah adanya putusan MK, hasil konsultasi KPU dengan DPR maupun pemerintah dalam menyusun peraturan dan pedoman teknis tidak berlaku mengikat. Ada harapan independensi KPU semakin kuat.

Dosen Universitas Bung Karno menggugat UU Energi terkait istilah "sumber daya energi baru" dan "sumber energi terbarukan". Menurut dia, istilah itu dinilai menyekutukan Tuhan.

Mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar mengakui bahwa ia menerima 10 ribu dolar AS dari Kamaludin sebagai pelunasan utang.

UU Pemda memberikan kewenangan bagi Mendagri untuk membatalkan peraturan daerah bermasalah. Namun, kewenangan itu telah dianulir dalam putusan uji materi yang diketok MK.

Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar didakwa menerima suap dari pengusaha Basuki Hariman dan Ng Fenny melalui Kamaludin terkait uji materi UU Peternakan di MK.

Direktur PT Spektra Selaras Bumi, Kamaludin, mengakui menjadi perantara bagi pengusaha Basuki Hariman dengan hakim MK Patrialis Akbar saat sidang kasus korupsi uji materi MK.

MK hingga kini masih mencari metode yang pas untuk menemukan cara yang implementatif agar masyarakat semakin mudah memahami Pancasila.