Indeks Mahkamah Konstitusi

Hasil Pilkada Kota Yogyakarta terancam digugat ke MK karena tim pemenangan salah satu calon mengklaim memiliki sejumlah bukti kecurangan. 

Sejumlah warga asal kawasan Duri Kepa dan Papanggo memberikan kesaksian mengenai nasibnya setelah menjadi korban penggusuran di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di sidang Uji Materi Perpu 51/1960 di Mahkamah Konstitusi.

Beberapa pekan setelah hari pengumuman resmi perhitungan suara pilkada di KPU, bakal menjadi hari-hari yang keras bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti gelaran pilkada serentak sebelumnya, pelbagai gugatan hasil pemilu mengalir, dan ini bakal terjadi lagi pada pilkada 2017.

Pilkada Pati 2017 telah memenangkan pasangan tunggal Haryanto-Saiful Arifin. Bila pendukung “kotak kosong” tidak puas dengan hasil kemenangan, KPU mengizinkan mereka mengajukan gugatan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai Hakim Konstitusi non-aktif Patrialis Akbar terbukti melakukan dua pelanggaran berat sehingga harus diberhentikan secara tidak hormat.

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan diberhentikan dari jabatannya, tetapi sampai saat ini masih menerima gaji dari negara senilai kurang lebih Rp72,8 juta pada Februari 2017 ini.

"Draft" putusan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditemukan penyidik KPK dari tangan orang dekat Patrialis, Kamaludin, sama dengan putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK).

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyimpulkan Patrialis Akbar terindikasi lakukan pelanggaran etik berat.

Komisi B DPRD Maluku akan melakukan pengecekan dan konsultasi terkait persoalan sengketa batas wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam kaitan penyelenggaraan Pilkada serentak 2017.

Dari sejumlah bukti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dugaan bahwa pengusaha penyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar adalah kartel yang mengurus impor daging sapi dengan tujuan memonopoli usaha impor daging sapi.

Busyro Muqoddas menyebut kasus yang menjerat Patrialis Akbar tak ada kaitannya dengan Muhammadiyah. Menurutnya, perkara itu merupakan bukti lemahnya pengawasan internal MK.

Patrialis Akbar resmi mengundurkan diri dari MK. Sidang etik MK akan segera berkirim surat ke presiden. Dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan membentuk pansel penggantian hakim konstitusi pilihan SBY ini.

Komisi Yudisial mendukung langkah MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK).

Tantangan MK ke depannya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik yang sudah tercoreng setelah ditetapkannya hakim MK Patrialis Akbar sebagai tersangka korupsi.

Presiden belum terima surat permohonan pemberhentian Patrialis Akbar dari Mahkamah Konstitusi.

Kuota daging sapi impor asal India mengancam profit bisnis milik Basuki Hariman. Uang suap yang diberikan pada orang terdekat Patrialis Akbar pun menggiring Basuki jadi tersangka.

Basuki Hariman yakin bahwa dirinya telah dijebak oleh Kamaluddin saat OTT KPK. Ia juga menjabarkan bahwa dirinya kerap diperas oleh Kamaluddin.

Mahfud MD dan Jimly Asshidiqie menyayangkan soal penangkapan Patrialis Akbar dalam OTT KPK. Menurut mereka, dilihat dari sepak terjang Patrialis, hal ini sudah diprediksi sejak awal.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi para hakim konstitusi memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar di Jakarta, Kamis (26/1).

Patrialis pernah berjanji akan menjaga integritasnya sebagai hakim MK dan menjadikan kasus Akil Mochtar sebagai pembelajaran.