Indeks Mahkamah Konstitusi

Sebagai lembaga yang bertugas dalam menegakkan keadilan demokrasi di Indonesia, Bawaslu dinilai belum kuat dalam menjalankan kewenangannya.

Keputusan KPK mengenai panggilan Pansus Angket di DPR RI tetap menunggu isi putusan MK terhadap gugatan uji materi UU MD3.

Sebagai mantan ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman mengaku telah melaksanakan tugas sesuai mekanisme yang ada.

Patrialis diberi waktu paling lama 1 minggu untuk mengajukan banding sejak putusan diketok Pengadilan Tipikor Jakarta.

Vonis untuk Patrialis Akbar lebih rendah dibanding dengan tuntutan JPU KPK yang meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 12,5 tahun penjara.

Meski Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan pasal UU Keistimewaan DIY, pengamat politik UGM Bayu Daridias mengatakan peluang perempuan menjadi Gubernur DIY masih belum final.

MA telah mengeluarkan fatwa soal batasan waktu pengajuan grasi terpidana mati. Fatwa itu menyarankan Kejaksaan Agung mengeksekusi terpidana mati setelah memastikan mereka memanfaatkan haknya untuk meminta grasi.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi menghapus pasal UU Keistimewaan DIY yang mewajibkan calon gubernur menyerahkan data nama istri.

Pemerintah meyakini MK berpeluang besar menolak gugatan tehadap Perppu Ormas.

Pemerintah yang diwakili oleh Mendagri Tjahjo Kumolo hari ini menyampaikan pendapat dalam sidang permohonan uji materi atas penerbitan Perppu Ormas No.2 Tahun 2017 di MK.

Aswanto mengatakan sudah sewajarnya pemilihan kepala desa tidak dibatasi dengan syarat calon yang harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.

Jimly Asshiddiqie berpendapat pembentukan lembaga baru untuk pengawasan terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak diperlukan. Alasan dia karena sudah ada Dewan Etik MK dan untuk menjaga independensi Hakim Konstitusi.

Menurut Jimly, penambahan kewenangan itu bukan sebuah bentuk intervensi dari KY kepada lembaga-lembaga penegak hukum.

Tidak hanya menguraikan perkara yang sudah ditangani MK, Jokowi juga sebut pengakuan dari luar negeri untuk MK.

Presiden memaparkan pencapaian lembaga-lembaga negara hingga saat ini, misalnya seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Jokowi juga mengingatkan agar jangan cepat berpuas diri.

Patrialis dituntut 12,5 tahun penjara karena dinilai terbukti menerima suap untuk pengurusan uji materi Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan sebagai negara demokrasi tidak satupun institusi di Indonesia ini yang memiliki kekuasaan mutlak.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap pansus hak angket KPK tidak beraktivitas setelah persidangan perdana uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Panitera MK Kasinur tidak mau mengungkapkan hasil pertemuannya dengan perwakilan Aksi 287.

Sejumlah petinggi GNPF MUI serta Presidium Alumni 212 lainnya juga akan menyusul antara lain Slamet Ma'arif dan Amien Rais.