Indeks Mahkamah Konstitusi
MK Solusi Terakhir Polemik Presidential Threshold
Putusan MK diharapkan dapat mengakhiri polemik ketentuan presidential threshold dalam UU Penyelenggaraan Pemilu, sehingga perdebatan soal ambang batas pencalonan presiden tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019.
PDIP Bantah UU Pemilu Batasi Pesaing Jokowi di Pilpres
Menurut PDIP, Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan penentuan angka presidential threshold kepada pembuat undang-undang.
MK Putuskan Sekolah Tingkat SMA Tetap Ditangani Provinsi
Majelis Hakim MK menolak gugatan uji materi atas UU Pemda terkait penyerahan kewenangan pengelolaan sekolah tingkat SMA/SMK kepada pemerintah provinsi.
Mahfud MD Tegaskan Pansus Hak Angket Tak Bisa Awasi KPK
Mahfud setuju bahwa KPK perlu mendapatkan pengawasan, tetapi bukan oleh hak angket DPR.

HTI Siap Ajukan Uji Materi Perppu Ormas ke MK
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana mengajukan uji materi Perppu No.2 tahun 2017 tentang ormas ke Mahkamah Konstitusi.
Arief Hidayat Kembali Terpilih Menjadi Ketua MK
Proses pemilihan dilakukan dalam rapat tertutup yang hanya dihadiri sembilan hakim konstitusi, melalui musyawarah mufakat.
Mahkamah Konstitusi Hari Ini Gelar Pemilihan Ketua Baru
Keputusan pemilihan ketua MK diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dalam rapat pleno terbuka untuk umum jika tidak mencapai aklamasi.
Ketokan Palu MK untuk Independensi KPU
Setelah adanya putusan MK, hasil konsultasi KPU dengan DPR maupun pemerintah dalam menyusun peraturan dan pedoman teknis tidak berlaku mengikat. Ada harapan independensi KPU semakin kuat.
MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Energi yang Dinilai Syirik
Dosen Universitas Bung Karno menggugat UU Energi terkait istilah "sumber daya energi baru" dan "sumber energi terbarukan". Menurut dia, istilah itu dinilai menyekutukan Tuhan.
Patrialis Akui Terima 10 Ribu Dolar AS untuk Lunasi Utang
Mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar mengakui bahwa ia menerima 10 ribu dolar AS dari Kamaludin sebagai pelunasan utang.
Mendagri Tak Lagi Berwenang Batalkan Perda Bermasalah
UU Pemda memberikan kewenangan bagi Mendagri untuk membatalkan peraturan daerah bermasalah. Namun, kewenangan itu telah dianulir dalam putusan uji materi yang diketok MK.
Patrialis Didakwa Terima Suap dari Basuki dan Stafnya
Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar didakwa menerima suap dari pengusaha Basuki Hariman dan Ng Fenny melalui Kamaludin terkait uji materi UU Peternakan di MK.
Saksi Akui Jadi Perantara Patrialis dan Basuki Hariman
Direktur PT Spektra Selaras Bumi, Kamaludin, mengakui menjadi perantara bagi pengusaha Basuki Hariman dengan hakim MK Patrialis Akbar saat sidang kasus korupsi uji materi MK.
MK Nilai Metode Pemahaman Pancasila Perlu Diperbarui
MK hingga kini masih mencari metode yang pas untuk menemukan cara yang implementatif agar masyarakat semakin mudah memahami Pancasila.

Plus Minus Cinta Satu Kantor
Beberapa perusahaan di Indonesia melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor. Kebijakan ini awalnya dianggap sudah lazim, sampai akhirnya ada orang-orang yang menggugat dasar hukum aturan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apakah cinta satu kantor selalu negatif?

Pendukung Ahok Klaim Kumpulkan 500 Ribu KTP
Pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) klaim sudah 500 ribu KTP terkumpul untuk membuat petisi yang akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
MK Minta Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Gayo Lues
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KIP Provinsi Aceh dan KIP Gayo Lues melaksanakan pemungutan suara ulang.
MK Tolak Gugatan Imam-Fadli di Pilkada Kota Yogyakarta
Hasil rekapitulasi penghitungan suara, pasangan calon nomor urut dua Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi mendapat 100.333 suara, sedangkan Imam Priyono dan Achmad Fadli mendapat 99.146 suara.
Saldi Isra Ungkap Visinya untuk Tegakkan Kembali Marwah MK
Hakim konstitusi baru pengganti Patrialis Akbar, yakni Saldi Isra bertekad mendorong kembalinya marwah Mahkamah Konstitusi yang merosot setelah didera kasus korupsi yang menjerat dua hakimnya.
Saldi Isra Diambil Sumpah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi
Saldi Isra mengucapkan sumpah ketika dilantik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2017-2022 di Istana Negara, Selasa (11/4/2017).
Masuk tirto.id






