Indeks Mahkamah Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menyatakan lembaganya akan mengizinkan KPK memeriksa hakim konstitusi tanpa menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo bila Patrialis memang benar tertangkap OTT.

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil usulkan perubahan mekanisme perekrutan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada Akil Mochtar semasa dia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, setelah sempat mangkir dua kali dari pemanggilan.

UU pengampunan pajak atau amnesti pajak lolos dari lubang jarum setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materil para pemohon. Keputusan ini tentu membuat pemerintah bernapas lega.

Ratu Rita Akil, istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar kembali diperiksa KPK dalam penyidikan kasus suap yang melibatkan suaminya. Akil Mochtar terlibat dalam tindak pidana suap terkait gugatan pilkada Buton.

Setya Novanto memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan rekaman skandal “Papa Minta Saham” ilegal.

Pascapenetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebagai tersangka, kasus pemberian suap terkait gugatan Pilkada Kabupaten Buton masih berlanjut. Kali ini, mantan Ketua MK 2013–2015 Hamdan Zoelva dipanggil KPK guna menjalani pemeriksaan.

Pembahasan tentang perzinaan dalam KUHP kembali diselenggarakan dengan mendengarkan keterangan ahli dari Komnas Perempuan dan MUI. Kali ini, DPR berhalangan hadir.

Komitmen MK terkait pemberantasan korupsi mulai dipertanyakan. Sanksi etik pada Ketua MK Arief Hidayat dan putusan MK yang dinilai menguntungkan koruptor serta memberikan dampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi menjadi pemicunya. MK membutuhkan figur-figur hakim berintegritas tinggi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sudah menjadi borok negeri ini.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait gugatan dari Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait cuti saat pilkada.

MKD memutuskan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali Setya Novanto atas perkara pengaduan mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Mengacu pada putusan MK, MKD menyebut bahwa alat bukti dalam persidangan Setya Novanto sebelumnya, tidak sah.

Sidang pengujian materil Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengenai cuti selama masa kampanye yang diajukan sendiri oleh Ahok tersebut beragenda mendengarkan keterangan dari DPR dan Pemerintah.

Sidang lanjutan tersebut beragendakan perbaikan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Kewajiban cuti bagi calon petahana dimaksudkan menghindari konflik kepentingan. Namun, Ahok justru keberatan dengan ketentuan itu dan mengajukan uji materi ke MK. Akankah MK akan menganulir keputusan yang pernah dibuatnya pada tahun 2008 silam?

Ahok hadir untuk mengikuti sidang perdana perkara pengujian UU Pilkada Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi mengenai cuti selama masa kampanye Pilkada.

Basuki Tjahaja Purnama mengimbau Mahkamah Konstitusi untuk mendefinisikan poin wajib cuti di UU Pilkada secara lebih jelas.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin berhemat dengan tidak menggunakan kuasa hukum di sidang perdana di Mahkamah Konstitusi.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menggunakan kuasa hukum pada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi.

Sidang perdana permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 akan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, (22/08/2016) pukul 11.00 WIB di Jakarta. Gugatan terhadap peraturan tersebut sebelumnya diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Para negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (AACC) pada Jumat (12/8/2016) ini akan menandatangani Deklarasi Bali, sebuah deklarasi yang berisikan kesepakatan terkait peran penting Mahkamah Konstitusi dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga.