Indeks Mahkamah Konstitusi

Pasca ditolaknya gugatan kubu Djan Faridz oleh MK, Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi meminta pendukung kubu Djan untuk bergabung kembali untuk bersama menghadapi Pemilu 2019.

Pengesahan Perppu Ormas menjadi UU oleh DPR RI berpeluang besar menyebabkan materi gugatan terkait beleid itu di MK kehilangan objek uji materinya.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto resmi mendaftarkan gugatan atas SK Menkumham terkait pembubaran ormas ini ke PTUN pada 13 Oktober lalu.

Mahkamah Konstitusi menyatakan penegak hukum tetap bisa menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru meski penetapan tersangka sudah pernah dibatalkan sidang praperadilan.

Salah satu saksi ahli di sidang gugatan uji materi UU Nomor 1/PNPS/1965 atau UU Penodaan Agama di MK berpendapat ajaran Ahmadiyah layak dianggap sesuai dengan ajaran Islam.

Apindo mengimbau pada KPPU untuk mematuhi putusan MK terkait dikabulkannya uji materi terhadap UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagai lembaga yang bertugas dalam menegakkan keadilan demokrasi di Indonesia, Bawaslu dinilai belum kuat dalam menjalankan kewenangannya.

Keputusan KPK mengenai panggilan Pansus Angket di DPR RI tetap menunggu isi putusan MK terhadap gugatan uji materi UU MD3.

Sebagai mantan ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman mengaku telah melaksanakan tugas sesuai mekanisme yang ada.

Patrialis diberi waktu paling lama 1 minggu untuk mengajukan banding sejak putusan diketok Pengadilan Tipikor Jakarta.

Vonis untuk Patrialis Akbar lebih rendah dibanding dengan tuntutan JPU KPK yang meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 12,5 tahun penjara.

Meski Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan pasal UU Keistimewaan DIY, pengamat politik UGM Bayu Daridias mengatakan peluang perempuan menjadi Gubernur DIY masih belum final.

MA telah mengeluarkan fatwa soal batasan waktu pengajuan grasi terpidana mati. Fatwa itu menyarankan Kejaksaan Agung mengeksekusi terpidana mati setelah memastikan mereka memanfaatkan haknya untuk meminta grasi.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi menghapus pasal UU Keistimewaan DIY yang mewajibkan calon gubernur menyerahkan data nama istri.

Pemerintah meyakini MK berpeluang besar menolak gugatan tehadap Perppu Ormas.

Pemerintah yang diwakili oleh Mendagri Tjahjo Kumolo hari ini menyampaikan pendapat dalam sidang permohonan uji materi atas penerbitan Perppu Ormas No.2 Tahun 2017 di MK.

Aswanto mengatakan sudah sewajarnya pemilihan kepala desa tidak dibatasi dengan syarat calon yang harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.

Jimly Asshiddiqie berpendapat pembentukan lembaga baru untuk pengawasan terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak diperlukan. Alasan dia karena sudah ada Dewan Etik MK dan untuk menjaga independensi Hakim Konstitusi.

Menurut Jimly, penambahan kewenangan itu bukan sebuah bentuk intervensi dari KY kepada lembaga-lembaga penegak hukum.

Tidak hanya menguraikan perkara yang sudah ditangani MK, Jokowi juga sebut pengakuan dari luar negeri untuk MK.