Indeks Mahfud Md
Tanggapan Polri Saat Mahfud Sebut Tito Layak Jadi Cawapres 2019
Mahfud menyatakan bahwa Tito adalah sosok yang tegas dan memiliki rekam jejak yang cukup baik.
ICW Dorong Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019
Mahfud MD dinilai memenuhi tiga syarat sebagai cawapres yang diajukan ICW.
Pasal Penghinaan Presiden: Sah, Tapi Bermasalah
Dalam KUHP yang lama, penghinaan presiden diatur dalam Pasal 134--pasal yang kemudian dicabut MK karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
Mahfud MD Nilai Sardjito Pantas Diberi Gelar Pahlawan Nasional
Sardjito dinilai sudah memenuhi syarat pengajuan gelar pahlawan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009.
Mahfud MD Sarankan TGPF Novel Baswedan Libatkan Ahli di Kasus Munir
Mahfud menyayangkan kasus Novel Baswedan belum menemukan titik terang sehingga ia mendorong untuk pembentukan TGPF.
Mahfud MD: Fredrich Yunadi Tidak Bisa Berlindung di Balik Profesi
Kendati berprofesi sebagai pengacara, Fredrich Yunadi tidak bisa menghindari proses hukum.
Mahfud MD: Kasus Novel akan Terus Jadi Perhatian Publik di 2018
"Kalau dari sudut teknis keamanan yang dikuasai kepolisian, sebenarnya mudah mengusut kasus Novel," kata Mahfud MD.
Fredrich Minta Mahfud Buktikan Tuduhan ke Novanto
Frederich belum memutuskan apakah akan melaporkan Mahfud atau tidak.
Mahfud MD Beberkan Tiga Alasan Kekacauan Hukum di Indonesia
Ada tiga alasan yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia sehingga sering muncul gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi.
Mahfud MD: KPK Bisa Jemput Paksa Setya Novanto Tanpa Izin Presiden
Mahfud MD menilai KPK bisa menjemput paksa Setya Novanto tanpa izin Presiden Joko Widodo. Rujukan hukumnya UU MD3 Pasal 245 ayat 3 butir c.
Mahfud MD: Uji Materi UU Ormas Tak Bisa Batalkan Pembubaran HTI
Mahfud MD berpendapat uji materi UU Ormas hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak akan membatalkan pembubaran HTI.
Mahfud MD Nilai Langkah Pansus Hak Angket KPK Ilegal
Mahfud menilai, keputusan yang dikeluarkan Pansus Hak Angket DPR tentang KPK nantinya hanya akan bersifat politis dan tidak akan yuridis karena dianggap tidak legal.
Mahfud Jelaskan Soal Aturan Mundurnya Setnov dari Ketua DPR
Dalam aturan di UU MD3 memang tidak mengharuskan Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya.
Argumen Mahfud Dinilai Kurang Kuat Hentikan Langkah Pansus
“Kita telah memutuskan bahwasanya hak angket ini akan tetap berjalan, tidak ada pengaruh sama sekali karena itu ditolak Profesor Mahfud,” tegas Taufiqulhadi.
Mahfud MD Tegaskan Pansus Hak Angket Tak Bisa Awasi KPK
Mahfud setuju bahwa KPK perlu mendapatkan pengawasan, tetapi bukan oleh hak angket DPR.
Pansus Angket KPK Panggil Pakar Hukum Yusril Menyusul Mahfud
Panitia khusus hak angket KPK mengundang pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, Senin (10/7/2017) dan menyusul akan memanggil Mahfud MD.
Mahfud MD Tuding Pansus Hak Angket KPK Cacat Hukum
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Mahfud MD menuding pembentukan Pansus Hak Angket KPK cacat hukum sebab memuat banyak pelanggaran undang-undang.
Mahfudh MD Sebut 1000 Advokat Belum Tentu Bisa Menangkan HTI
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pengerahan 1000 advokat untuk membela Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di pengadilan belum tentu bisa menghadang upaya pemerintah membubarkan organisasi itu melalui gugatan di pengadilan.
Mahfud MD: Putusan IPT 1965 Tak Berpengaruh Bagi Negara
Mahfud MD menganggap, sidang IPT 1965 liar karena sistem hukum di Indonesia hanya mengenal dua macam pengadilan pidana: pengadilan negara dalam negeri dan pengadilan internasional di bawah ICC. Maka, putusan sidang IPT 1965 dinilai tidak memiliki kekuatan hukum resmi sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap negara.
Mahfud MD: Tak Ada Kompromi untuk Abu Sayyaf
Ketua Dewan Pertimbangan MMD Initiative Mahfud MD menilai langkah pemerintah Indonesia yang akan membebaskan 10 warga negara Indonesia yang tersandera dan diperkirakan berada di Filipina sudah tepat, asalkan tidak memberikan tuntutan tembusan.