Indeks Mahfud Md

Kerap disebut sebagai kandidat di luar kader partai, Mahfud MD selalu mencuat dalam hiruk-pikuk pencalonan wakil presiden.

Mahfud MD mengklaim telah dipilih Jokowi sebagai calon wakil presiden. Menurutnya ini adalah "panggilan sejarah."

Sekjen partai koalisi pendukung Jokowi rapat membahas penolakan Mahfud MD oleh Nahdlatul Ulama. Mereka ingin Jokowi dan pasangannya di pilpres nanti diterima semua kalangan.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ali Sobirin mengatakan, warga Sleman atas nama Profesor Mahfud MD telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.

Nama Mahfud MD menguat sebagai cawapres Jokowi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tak ikut campur dengan status Mahfud MD yang disebut bukan kader NU, dan komunikasi antara PDIP, parpol koalisi pendukung Jokowi, dan PBNU masih baik.

Sejumlah kiai NU menolak Mahfud MD jadi calon wakil presiden untuk Joko Widodo. Mereka menyodorkan nama Muhaimin Iskandar.

PKB tetap manut pada keputusan kiai yang mendukung Cak Imin untuk jadi cawapres Jokowi.

Beberapa calon untuk
calon wakil presiden (Cawapres) Jokowi
di Pemilihan Presiden 2019.

Robikin mempertanyakan santernya nama Mahfud sebagai cawapres yang mewakili kalangan NU.

"Sekali lagi saya sampaikan masih digodok supaya matang. Kalau matang itu nanti enak semuanya," kata Presiden Jokowi.

Nasdem menyarankan agar cawapres pendamping Jokowi berasal dari luar partai.

Menurut Mahfud MD, penyusunan RKUHP harus tetap menerapkan politik hukum yang memberikan kewenangan khusus bagi KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Jika saya berbicara peluang [cawapres] berarti saya tidak tahu diri," kata Mahfud.

Melalui Dewan Pers massa bisa mengeluhkan etika profesi atau insan pers dan menyelesaikan masalah dengan etis serta argumen yang jelas.

"Tiba-tiba kirim meme isinya itu [tulisan] 'Saya Pancasila, Saya Rp100 juta.' Orang ini kurang ajar, biasanya sering ke rumah saya, minta diskusi, lalu tabayun kalau ada apa-apa, tiba-tiba kirim [meme] ini," kata Mahfud

Mahfud MD menyatakan, pejabat negara tak bisa menolak gaji yang diterimanya, jika tak suka bisa disalurkan untuk sedekah ke negara.

"Tadi malam saya ketemu Presiden, saya berpikir kalau ini tak layak dan tak ada dasar hukumnya, kami akan minta untuk perpresnya (Peraturan Presiden) dicabut," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD menilai semua partai politik di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu, dikotomi partai tuhan dan partai setan, menurut dia, tidak tepat.

Dokter Terawan dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia karena dinilai melanggar kode etik.