Mahfud, Komaruddin Hidayat & Tokoh Kebangsaan Beri Dukungan ke KPU

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bersama sejumlah tokoh masyarakat mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mereka menamakan dirinya sebagai 'Gerakan Suluh Kebangsaan'.

Mahfud mengatakan kedatangan mereka dalam rangka memberikan dukungan kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil.

"Kami datang ke sini akan memberi dukungan kepada KPU untuk meneruskan tugas-tugas yang penuh profesional dalam rangka menyongsong pemungutan suara Pemilu 2019, 17 April yang akan datang," kata Mahfud di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Menurut Mahfud, KPU selama ini telah menunjukkan sikap yang profesional, terbuka, dan transparan dalam menyelenggarakan Pemilu 2019.

Mahfud justru menyayangkan adanya gangguan terhadap KPU yang berujung pada upaya delegitimasi hasil pemilu.

Duduk berdampingan dengan para komisioner KPU, Mahfud mengatakan sedikitnya ada delapan isu yang harus diperhatikan KPU menjelang pemungutan suara Pemilu 2019.

Menurut Mahfud isu-isu ini harus segera diantisipasi oleh KPU supaya tidak mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu.

Isu-isu tersebut yakni tudingan kecurangan yang dilakukan oleh KPU, tudingan KPU bekerja tidak profesional, KPU tidak netral, KPU diintervensi pemerintah, pengawasan Bawaslu lemah, aparat keamanan yang berpihak, isu penyedotan suara menggunakan sistem komputerisasi yang menguntungkan calon tertentu, dan maraknya berita hoaks.

"Isu-isu itu memiliki tendensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan penyelenggara pemilu," papar Mahfud.

Mahfud menilai tudingan-tudingan yang dialamatkan pada KPU ini tidak berdasar. Pasalnya, konstitusi telah menjamin KPU sebagai lembaga yang independen dan mengesampingkan kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi.

Saking independennya, komisioner KPU bukan diangkat atau dipilih pemerintah, melainkan dipilih DPR melalui panitia seleksi.

Tak hanya itu saja kerja KPU juga diawasi oleh lembaga pengawas seperti Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Pemilu kali ini pengawasan bukan hanya dilakukan lembaga struktural, tetapi dilakukan masyarakat secara bebas, baik swasta, atau negara, ada lembaga survei," tutur Ma'ruf.

Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi kehadiran Mahfud dan tokoh kebangsaan yang tergabung dalam Suluh Kebangsaan.

Kehadiran mereka, kata Arief mampu memberikan dukungan secara moril kepada KPU jelang hari pencoblosan.

"Setidaknya hari ini KPU merasa dia tak sendirian. KPU tak sendirian. KPU melakukan ini bersama seluruh komponen bangsa untuk membuat pemilu dan demokrasi kita jadi lebih baik," ucap Arief.

Tak hanya itu saja, dukungan moril ini bisa mengurangi tensi jelang berakhirnya kampanye dan memasuki masa tenang.

"Memasuki masa tenang, KPU berharap menuntaskan tugas-tugasnya dan peserta pemilu bisa cooling down. Sementara pemilih bisa dapat informasi dari banyak pihak sebagai referensi untuk menggunakan hak pilihnya," pungkas Arief.

Selain Mahfud, hadir pula istri Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, Alissa Wahid, sosiolog Imam Prasodjo, Guru Besar Universitas Indonesia Rhenald Kasali, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2019 atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto