tirto.id - Pada program Indonesia Lawyers Club (ILC) yang disiarkan TV One pada Selasa (14/8/2018) malam, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mengungkap kongkalikong para elite dengan gamblang.
Anggota BPIP ini juga menyebut Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin, Ketua PBNU Said Aqil Siroj, Ketua Harian PBNU Robikin Emhas, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy sengaja menjegal dirinya menjadi calon wakil presiden untuk mendamping Joko Widodo (Jokowi) di menit-menit terakhir sebelum pengumuman cawapres pada 9 Agustus 2018 lalu. Jokowi pada akhirnya memilih Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya pada Pilpres 2019 nanti.
Salah satu poin penting yang diungkap Mahfud MD dalam acara yang pertama kali mengudara pada 2008 itu ihwal percakapan antara Ma'ruf, Muhaimin, Said, dan Robikin di kantor PBNU pada 8 Agustus sore, pertemuannya dengan Romahurmuziy pada 9 Agustus pagi, dan pertemuannya dengan Muhaimin pada 9 Agustus siang.
Dalam pertemuan di PBNU, menurut Mahfud MD, terjadi kesepakatan di antara tokoh-tokoh NU yang hadir untuk menyatakan ancaman kepada Jokowi bahwa PBNU tidak bakal mendukung calon yang "bukan kader NU." Pengertian "bukan kader NU" tertuju kepada Mahfud MD yang namanya memang santer terdengar jadi pendamping Jokowi sebagai sang petahana.
Menurut Mahfud MD, Ma'ruf mendikte Robikin untuk membuat pernyataan kepada wartawan terkait posisi PBNU tersebut. "Bahasanya PBNU tidak memiliki tanggung jawab moral mendukung calon yang bukan kader NU," kata dia.
Informasi itu, menurut Mahfud MD, didapatkannya dari Muhaimin saat mereka bertemu atas prakarsa mantan Waketum PBNU, As'ad Said Ali.
Pernyataan yang tak kalah penting adalah, Mahfud MD mengaku tersinggung dengan Romahurmuziy karena apa yang disampaikan saat mereka bertemu empat mata dengan yang disampaikan ke awak media justru berbeda.
"Yang mungkin agak saya sedikit tersinggung justru pernyataan Ketua PPP Romy. Begitu keluar dari ruangan itu dia bilang: 'Lho Pak Mahfud itu kan maunya sendiri, bikin baju sendiri, siapa yang suruh? Wah saya agak tersinggung itu," kata Mahfud. "Padahal Romy justru yang sehari sebelumnya yang beritahu saya bahwa saya sudah final [jadi wapres Jokowi]," imbuhnya.
PKB dan PPP memberikan klarifikasi melalui pengurus terasnya, Ketua DPP PKB Lukman Edy dan Wasekjen PPP Ahmad Baidlowi. Lukman mengatakan cerita Mahfud hanya benar sebagian, sebagiannya tidak benar.
"Bagian dia tidak ketahui kan tidak dia ceritakan," kata Lukman, di Jalan Cemara, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018).
Mantan Wakil Ketua Komisi II itu menuturkan versi lain proses penentuan cawapres Jokowi. Menurutnya, sampai pukul 11 siang pada 9 Agustus, cawapres Jokowi masih "cair". Jadi tidak seperti yang dikatakan Mahfud MD, bahwa dirinya sudah pasti dipilih dari satu hari sebelumnya.
"Bahkan nama-nama lain beredar seperti dua ketua umum yang dipertimbangkan kembali yaitu Muhaimin dan Airlangga [Hartanto, ketum Golkar], kemudian Moeldoko menguat, CT (Chairul Tanjung) menguat. Ada aba-aba dan isu Pak Jokowi akan menggandeng wakilnya tokoh dari Sumatera dan dikira CT," kata Lukman.
Lukman sedikit mengoreksi pernyataan Mahfud MD, perkara pertemuan dengan Muhaimin. Menurutnya, yang tidak disampaikan adalah pengakuan Muhaimin bahwa Mahfud MD bagian dari PKB.
"Cak Imin kan sudah rilis juga dengan media pasca pertemuan dengan Pak Mahfud bahwa Pak Mahfud adalah keluarga besar. Karena faktanya seperti itu. Dan Pak Mahfud keluarga besar PKB. Faktanya seperti itu," kata Lukman.
Dalam ILC, Mahfud mengatakan kalau dia bukan "orang PKB."
Namun, soal arahan Ma'ruf kepada Robikin dan kabar penunjukan nama cawapres oleh PBNU, Lukman mengaku tidak mengetahuinya secara pasti lantaran tak mengikuti pertemuan di PBNU.
"Tapi menurut saya semuanya konstruktif. Karena enggak mungkinlah PBNU sampai tunjuk nama cawapres. Politik NU kan high politics. PBNU kan sadar juga bukan parpol," kata Lukman.
Dalam hal ini, Lukman menganggap Mahfud sekadar sedang marah saja sehingga mengungkap ke media kisah di balik lobi-lobi cawapres Jokowi.
"Tunggulah minggu-minggu ke depan saya kira suasana akan berbeda. Ketika semua sudah berjalan baik pasti nanti akan adem," kata Lukman.
Baidlowi pun memiliki pendapat sama dengan Lukman. Menurutnya, selama ini ketua umum parpol menyerahkan keputusan cawapres kepada Jokowi. Pada posisi itulah menurutnya muncul nama Mahfud MD sebagai cawapres, tapi kemudian usulan parpol-parpol koalisi berubah saat di Plataran Menteng (lokasi deklarasi).
"Pak Jokowi prioritas utama mungkin Pak Mahfud. Benar. Apa yang disampaikan tidak ada yang salah. Tetapi itu belum menjadi keputusan karena pengusungan pasangan calon hak prerogatifnya itu dari partai politik. Keputusannya ya di Plataran Menteng tersebut," kata Baidlowi.
Anggota Komisi II DPR ini membantah bahwa Romahurmuziy pernah menyampaikan kepada Mahfud MD untuk menyiapkan baju persiapan penunjukan sebagai cawapres.
"Itu pasti mis-informasi," kata Baidlowi.
Baidlowi pun menegaskan PPP tidak pernah menawarkan nama tertentu kepada Jokowi sebagai cawapres. "Sejak awal kami tidak pernah mengajukan nama. Pertemuan Pak Romy dengan Pak Jokowi hanya memberikan saran," kata dia.
Terkait semua pernyataan Mahfud MD di acara ILC, pihak PBNU bungkam. Tirto mencoba menghubungi jajaran syuriyah (penasihat) sampai pengurus tanfidziyah (pengurus harian), tapi tidak mendapatkan jawaban apa pun.
Anggota Syuriyah PBNU, Sri Mulyati menolak menanggapi pernyataan Mahfud MD. Ia mengatakan, "biar bapak-bapak saja ya." Komentar sama juga disampaikan anggota a'wan PBNU Asrorun Niam Soleh dan Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi.
Sementara Ketua Harian PBNU, Marsudi Suhud, sempat menjanjikan akan memberikan komentar, tapi sampai berita ini ditulis tidak dapat dihubungi. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj dan Ketua Harian PBNU Robikin Emhas yang sempat disebut Mahfud MD pun tak menggubris panggilan sama sekali saat dihubungi. Tirto mencoba menghubungi sekitar 10 orang pengurus PBNU lain dan hasilnya tetap nihil. Mereka sama sekali tak merespons panggilan dan pesan singkat.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Rio Apinino
