Indeks Mafia Peradilan
Zarof Ricar Didakwa Korupsi Terima Uang Rp915 M & 51 Kg Emas
Semua diperoleh Zarof selama menjadi makelar kasus di tingkat pengadilan negeri, banding, kasasi, dan peninjauan kembali level Mahkamah Agung dari 2012.
Kejagung: Temuan Uang Rp920 M & Emas Masuk Dakwaan Zarof Ricar
Harli mengatakan, jaksa kini tengah fokus dalam menyusun dakwaan Zarof Ricar agar perkaranya bisa segera disidangkan.
Kejagung Periksa Pejabat MA Terkait Kasus Korupsi Zarof Ricar
Kejagung memeriksa Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Sahlanuddin, selaku saksi untuk tersangka Zarof Ricar dan Lisa Rahmat.
Kasus Zarof Ricar Jadi Momen bagi MA Bersihkan Kebusukan Lembaga
Dari Gazalba Saleh, Nurhadi, Hasbi Hasan, hingga Zarof Ricar, wajah MA penuh borok yang harus segera dibersihkan demi peradilan independen dan berkualitas.
Hakim Agung Terjerat Korupsi, Jokowi Perintahkan Reformasi Hukum
Menkopolhukam Mahfud MD akan memimpin program reformasi hukum yang dicanangkan Jokowi usai Hakim Agung MA Sudrajad Dimyati dicokok KPK.
Jokowi: Sinergitas KY & MA Putus Ruang Gerak Mafia Peradilan
Jokowi berharap KY bekerja cepat dalam memproses aduan masyarakat demi mewujudkan independensi peradilan.
Aturan Mengekang MA dalam Persidangan Memanjakan Mafia Peradilan
MA melarang seseorang mengambil foto dan rekaman. Peraturan ini dianggap melanggengkan mafia peradilan.
OTT Hakim PN Jaksel: Antara Mafia Peradilan & Pengawasan yang Lemah
OTT hakim PN Jaksel dinilai sebagai kode keras bagi MA agar merombak sistem pengawasan penegak hukum.
KY Usulkan Restrukturisasi MA untuk Reformasi Hukum
Langkah awal dalam mereformasi hukum di Indonesia, menurut Komisi Yudisial, dilakukan dengan merestrukturisasi Mahkamah Agung. Pasalnya, dominasi birokrasi di tubuh MA menyebabkan hakim tidak punya indenpendensi yang membuat mafia peradilan kian meluas.
Penegakan Hukum: Persepsi Publik Vs Kenyataan
Survei CSIS menunjukkan persepsi publik terkait kinerja pemerintah di bidang hukum mengalami kenaikan menjadi 62,1 persen. Namun, hasil survei ini tidak berbanding lurus dengan dukungan pemerintah terkait anggaran penegakan hukum di APBN, serta upaya pemerintah merevisi PP Nomor 99/2012 yang mengundang pro dan kontra karena dinilai akan membuat koruptor mudah mendapatkan remisi.
Mahfud MD: Potong Generasi Penegak Hukum Terkait Mafia
Mahfud MD mengusulkan agar pemerintah mengambil sikap radikal, yaitu memutus generasi penegak hukum yang terindikasi memiliki hubungan dengan mafia hukum.
Kasus OTT Jaksa, ICW Desak Presiden Evaluasi Jaksa Agung
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Jaksa Agung M Prasetyo. Pasalnya, institusi yang dipimpinnya masih belum steril dari praktik korupsi dan mafia peradilan.