Indeks Mafia Peradilan

Menkopolhukam Mahfud MD akan memimpin program reformasi hukum yang dicanangkan Jokowi usai Hakim Agung MA Sudrajad Dimyati dicokok KPK.

Jokowi berharap KY bekerja cepat dalam memproses aduan masyarakat demi mewujudkan independensi peradilan.

MA melarang seseorang mengambil foto dan rekaman. Peraturan ini dianggap melanggengkan mafia peradilan.

OTT hakim PN Jaksel dinilai sebagai kode keras bagi MA agar merombak sistem pengawasan penegak hukum.

Langkah awal dalam mereformasi hukum di Indonesia, menurut Komisi Yudisial, dilakukan dengan merestrukturisasi Mahkamah Agung. Pasalnya, dominasi birokrasi di tubuh MA menyebabkan hakim tidak punya indenpendensi yang membuat mafia peradilan kian meluas.

Survei CSIS menunjukkan persepsi publik terkait kinerja pemerintah di bidang hukum mengalami kenaikan menjadi 62,1 persen. Namun, hasil survei ini tidak berbanding lurus dengan dukungan pemerintah terkait anggaran penegakan hukum di APBN, serta upaya pemerintah merevisi PP Nomor 99/2012 yang mengundang pro dan kontra karena dinilai akan membuat koruptor mudah mendapatkan remisi.

Mahfud MD mengusulkan agar pemerintah mengambil sikap radikal, yaitu memutus generasi penegak hukum yang terindikasi memiliki hubungan dengan mafia hukum.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Jaksa Agung M Prasetyo. Pasalnya, institusi yang dipimpinnya masih belum steril dari praktik korupsi dan mafia peradilan.