Indeks Lhkpn Capim Kpk

Mahfud MD berdalih menteri yang belum lapor LHKPN adalah mereka yang berlatar belakang non-aparatur sipil negara (ASN).

Fit and Proper Test Capim KPK digelar DPR, hari ini. Nawawi Pomolango ialah satu dari 5 capim yang diuji hari ini, selain Lili Pintauli Siregar, Sigit Danang, Nurul Ghufron dan I Nyoman Wara.

Pemilihan pimpinan KPK oleh Presiden Jokowi dinilai akan memperkuat lembaga antirasuah ini, karena tanggung jawabnya berada di bawah presiden.

Ketua KPK Agus Rahardjo bersyukur Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan tergesa-gesa dalam menyampaikan 10 nama calon komisioner KPK ke DPR.

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafii melihat tak ada yang perlu dipersoalkan dari hanya tersisanya satu orang capim KPK dari Polri dan Kejaksaan.

Sekitar 1000 dari 1500 pegawai KPK telah menandatangani petisi menolak calon pimpinan penghambat pemberantasan korupsi.

Calon pimpinan KPK sekaligus mantan jaksa, M Jasman Panjaitan, menyalahkan ketiadaan aturan di Kejaksaan Agung yang membuatnya jadi tak patuh melaporkan LHKPN.

KPK dinilai kurang berkoordinasi dalam perlindungan saksi kasus korupsi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurut Manajer Riset TII Wawan pernyataan Dharma Pongrekun sangat konyol dan nampak tidak paham aturan/regulasi yang ada.

Masyarakat Anti Korupsi mendesak Komisi III DPR untuk mendeteksi capim KPK yang bermasalah.

Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko menyatakan pansel capim KPK perlu melakukan evaluasi agar tahapan seleksi komisioner komisi antirasuah ke depan bisa lebih baik.

Anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK, Hendardi mengaku pihaknya menerima masukan dari berbagai pihak, sekitar 1.400 surat elektronik yang masuk ke pansel.

Menurut Irjen Dharma Pongrekun undang-undang terlebih yang mengatur LHKPN hanya membuat orang bersiasat untuk melakukan dosa.

Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah meminta bantuan kepada delapan institusi lain untuk menelusuri rekam jejak 40 capim KPK.

Saut Situmorang menyatakan seharusnya syarat penyerahan LHKPN tidak dikesampingkan dalam proses pemilihan Capim KPK. 

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mempertanyakan alasan Indonesia Police Watch (IPW) yang dinilai tak mementingkan LHKPN dalam seleksi Capim KPK.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai lebih baik pimpinan Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) diisi oleh calon-calon yang baru.

Koalisi Kawal Capim KPK akan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi dan Pansel Capim KPK terkait kepatuhan para capim untuk melaporkan LHKPN.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih menyebut calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak wajib melaporkan LHKPN.

Pansel menyebut tidak mungkin pengumuman LHKPN pada tahap pendaftaran Capim KPK, karena pasti melanggar prinsip diskriminatif dan equality bagi capim non penyelenggara negara.