Indeks Lembaga Pemasyarakatan

30 ribu narapidana dibebaskan untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19.

Kementerian Hukum dan HAM tak memiliki keterbukaan terkait pelaksanaan Pemilu di Lapas.

Bawaslu: ada sekitar 10.000 dari sekitar 18.000 warga binaan di DKI Jakarta yang tak bisa menggunakan hak pilih.

Dalam standar tentang lapas secara internasional, justru lapas harus bisa diakses sewaktu-waktu oleh pejabat atau aparat negara.

Kementerian Hukum dan HAM membatasi wartawan meliput pemilihan umum di Lembaga Pemasyarakatan

Menkumham ingin lapas seperti hotel bintang satu. Faktanya, untuk membuat lapas tidak sesak saja pemerintah tidak mampu.

Lapas Pekanbaru menjadi sasaran lima kali tembakan pada Minggu dini hari (8/7/2018).

Dirjen Lembaga Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami mengatakan, lapas tersebut saat ini sedang dibangun, dan akan selesai dalam waktu dekat.

Menkumham RI Yasonna Laoly ingin penjara tak terlalu penuh. Namun, dengan sistem hukum yang seperti sekarang hal tersebut sulit diwujudkan.

Polisi menetapkan tersangka LR dan MK sebagai pelaku pungli di Rutan Pekanbaru. Keduanya diduga menerima uang tunai dan transfer senilai jutaan rupiah dari tahanan.

Sebanyak 323 narapidana Lapas Kelas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Provinsi Riau hingga Rabu berhasil ditangkap kembali setelah peristiwa kaburnya 448 napi dari rutan tersebut.

Pemerintah tengah menggalakkan "Saber Pungli" alias "Sapu Bersih Pungutan Liar"—sebelumnya bernama Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP)—di semua lembaga termasuk di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Salah satu yang menjadi sorotan adalah pungli di Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

Menkumham Yasonna Laoly meminta kepada seluruh Kanwil di Indonesia untuk memastikan kapasitas lapas di Indonesia, baik dari segi daya tampung maupun perbandingan antara jumlah tahanan dan sipir.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perlu lembaga pemasyarakatan khusus narapidana narkoba dengan kejahatan lainnya. Pasalnya, hampir 50 persen peredaran narkoba dikendalikan dari balik penjara.

Badan Narkotika Nasional dilansir telah menyiapkan kebijakan “ekstrim” untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa Indonesia sudah ditetapkan berada dalam status “darurat narkoba”.

Pemerintah repot mengurus penjara. Di beberapa negara, swasta ikut ambil bagian mengurus penjara.