Indeks Lembaga Pemasyarakatan

Kalapas Enemawira nonaktif akan menjalani sidang etik hari ini di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Komisi XIII DPR RI ingin mengusut lebih dalam terkait faktor penyebab lemahnya pengawasan di dalam tahanan.

Pemindahan ini sebagai konsekuensi atas tindakan pelanggaran para warga binaan selama menjalani masa hukuman.

Aksi sosial napi merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Langkah redistribusi ini merupakan upaya untuk memberantas peredaran narkoba di rutan dan lapas.

Pembangunan rumah rakyat di lahan lapas dinilai solusi cepat, tapi perlu kajian matang agar tak abaikan hak warga binaan dan potensi konflik sosial.

Banyak narapidana mendapatkan tempat yang tidak layak saat berada di dalam lapas.

Puluhan warga binaan atau narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dilaporkan kabur.

Agus mengatakan, Kementerian Imipas mengaku masih ada 19.337 napi yang masih dalam proses verifikasi dari total 44.500 napi yang akan terima amnesti.

Agus mengeklaim Kementerian Imipas hanya memotong belanja modal dan barang serta tidak memotong biaya pembangunan 32 lapas.

Belasan pegawai lapas itu diganjar sanksi pencopotan dari jabatannya. Sanksi tersebut akan terus diberlakukan.

Menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, kebijakan itu diambil karena masih sejalan dengan program presiden yang menyediakan makan bergizi gratis.

Kunci keberhasilan pembinaan di luar lapas perlu dibersamai dengan upaya menekan arus pemenjaraan.

Pemindahan dilakukan karena ada keretakan pada tiang penyangga atap beberapa bangunan kamar hunian di Lapas Rangkasbitung sehingga rawan untuk ditempati.

Kebakaran di Lapas Tangerang merupakan puncak gunung es dari permasalahan pengelolaan lapas dan sistem peradilan di Indonesia selama ini.

Penjara di Indonesia sudah lama mengalami kelebihan kapasitas penghuni dibanding ruangan yang tersedia.

30 ribu narapidana dibebaskan untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19.

Kementerian Hukum dan HAM tak memiliki keterbukaan terkait pelaksanaan Pemilu di Lapas.

Bawaslu: ada sekitar 10.000 dari sekitar 18.000 warga binaan di DKI Jakarta yang tak bisa menggunakan hak pilih.

Dalam standar tentang lapas secara internasional, justru lapas harus bisa diakses sewaktu-waktu oleh pejabat atau aparat negara.